Page 80 - Stabilitas Edisi 195 Tahun 2023

BUMN INSIGHT

totalnya menjadi Rp 17.500 triliun.
Kewajiban kontinjensi ini disebut
utang yang jadi tanggung jawab negara
tapi tidak pernah dilaporkan oleh
APBN, seperti utang BUMN. “Disebut-
sebut tentang kewajiban kontinjensi.
Hal ini perlu kita luruskan supaya tidak
mengecoh dan menyesatkan publik,”
tutur Prastowo.
bumn sendiri Dia menjelaskan, kewajiban
merupaKan kontinjensi adalah kewajiban potensial
KeKayaan negara yang timbul dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya menjadi pasti dengan
yang dipisahKan terjadinya atau tidak terjadinya suatu
menurut uu atau lebih peristiwa pada masa datang
yang tidak sepenuhnya berada dalam
Keuangan negara. kendali pemerintah.
Menurut Prastowo, kewajiban
utang bumn kontinjensi tidak disajikan di neraca
tentu menJadi pemerintah, namun cukup diungkapkan
KewaJiban bumn, dalam catatan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) untuk setiap
Yustinus Prastowo, buKan KewaJiban kontinjensi pada akhir pelaporan. Ini
Staf Kemenkeu pemerintah pusat, karena kewajibannya baru bersifat
potensi, belum tentu akan terjadi atau
termasuK untuK terealisasi.
Dalam Laporan Keuangan
pembayaran Pemerintah Pusat pun ditegaskannya
pOKOK utang dan utang BUMN tidak masuk dalam

bunganya. kategori kewajiban kontinjensi. Entitas
lain seperti BUMN, Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (PTN BH), Pemda,
dan BUMD juga tidak termasuk dalam
cakupan LKPP.
“BUMN sendiri merupakan kekayaan
negara yang dipisahkan menurut UU
agresif. “Tentunya ini jadi ‘PR’ kita Kontijensi Utang Keuangan Negara. Utang BUMN tentu
bersama dan di asset management Sebelumnya muncul polemik menjadi kewajiban BUMN, bukan
bank kita sedang me-review untuk bahwa utang perusahaan negara ini kewajiban Pemerintah Pusat, termasuk
melakukan juga beberapa konversi untuk diperhitungkan sebagai utang negara. untuk pembayaran pokok utang dan
mengurangi exposure terhadap dollar AS- Sehingga total utang negara menjadi bunganya,” tegasnya.
rupiah,” jelasnya lebih dari Rp17.500 triliun yang berakibat Utang BUMN sendiri baru
Tiko menambahkan, porsinya terhadap PDB membengkak dianggap sebagai kewajiban kontinjensi
pemerintah sendiri saat ini tengah melewati batas maksimal yang diatur pemerintah, jika utang ini dijamin oleh
mempertimbangkan untuk menerbitkan undang-undang sebesar 60 persen. pemerintah. Kewajiban kontinjensi
utang dengan tiga mata uang utama yakni Kementerian Keuangan tentu tersebut tidak serta pula menjadi utang
yen Jepang, euro Eropa dan yuan China. berupaya mendudukkan persoalan pemerintah sepanjang mitigasi risiko
“Kalau nggak di dollar AS ada opsi di yen, ini secara benar. Yustinus Prastowo default atau gagal bayar dijalankan.
samurai bond, terus di euro atau bahkan yang merupakan Staf Khusus Menteri Seperti halnya keuntungan BUMN,
beberapa mungkin di China. Dulu sempat Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, menurut Prastowo juga tidak serta
buka ada dimsum bond dan sebagainya membantah kalau utang BUMN otomatis merta menjadi penerimaan pemerintah.
dan ini sedang kita kaji,” pungkasnya menjadi tanggungan negara. Sehingga Hanya jika BUMN membayarkan dividen

80 Edisi 195 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id