Page 13 - Stabilitas Edisi 207 Tahun 2024
P. 13

gagal atau tutup. Padahal sejak awal   antara lembaga dalam penetapan bank   merupakan bank umum yang hanya
          pandemi merebak sudah ada beberapa   sistemik. Dalam aturan baru tersebut   dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS
          yang terbatuk-batuk terkena risiko   terdapat kewenangan OJK untuk   untuk digunakan sebagai sarana resolusi
          likuiditas. Namun pada akhirnya OJK   menetapkan status bank sistemik pada   dengan menerima pengalihan sebagian
          berhasil menyelamatkan beberapa bank   sebuah bank yang mengalami kondisi   atau seluruh aset dan/atau kewajiban
          dari kejatuhan akibat dampak Covid-19.   gagal operasional maupun finansial. OJK   bank yang ditangani LPS. Kemudian,
          Dengan kebijakan extraordinary, OJK   memiliki wewenang untuk menetapkan   setelahnya bank perantara akan
          akhirnya bisa membawa industri selamat   bank itu masuk kategori sistemik   menjalankan kegiatan usaha perbankan
          dari krisis.                      atau tidak. Dalam Pasal 2 ayat 1 yang   dan akan dialihkan kepemilikannya
            Apa yang terjadi di permukaan   dinyatakan bahwa OJK menetapkan bank   kepada pihak lain.
          dan diketahui publik tidak sungguh-  sistemik setelah berkoordinasi dengan   Terkait perluasan kewajiban
          sungguh menggambarkan ‘pertempuran’   Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin   penyusunan recovery plan ini, tidak
          sebenarnya di bawah permukaan. Saat   Simpanan (LPS). Kemudian di ayat 2   menutup kemungkinan akan munculnya
          itu Komite Stabilitas Sektor Keuangan   disebutkan bahwa OJK berkoordinasi   bank kategori sistemik yang baru.
          berjibaku meski ada ketiadaan peraturan   dengan Bank Indonesia dan Lembaga   Mungkin tidak muncul dari sisi ukuran
                                                                               atau modal bank, namun bisa saja
          Terdapat beberapa ketentuan yang ada di dalam                        dari kompleksitas kegiatan usaha dan
          regulasi tersebut. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan              keterkaitan dengan sistem keuangan.
          pengkinian mekanisme dan koordinasi antara lembaga                   Maraknya kehadiran bank-bank yang
          dalam penetapan bank sistemik. Dalam aturan baru                     beroperasi dengan mengandalkan
          tersebut terdapat kewenangan OJK untuk menetapkan                    teknologi di hampir semua sisi maka
                                                                               peluang itu bisa terbuka.
          status bank sistemik pada sebuah bank yang mengalami                    Bank-bank digital memang tengah
          kondisi gagal operasional maupun finansial.                          merebut panggung perhatian terutama
                                                                               bagi pengguna di kalangan generasi
          yang bersifat praktis, terutama terkait   Penjamin Simpanan dalam melakukan   milenial dan generasi z. Kemudahan
          menyimpulkan sebuah bank itu harus   pemutakhiran daftar bank sistemik.  dalam transaksi yang ditawarkannya
          ditolong agar tidak kolaps. Padahal   Sedangkan penetapan bank sistemik   membuat minat kepada bank digital
          situasi yang dihadapi benar-benar   diatur melalui Pasal 4 ayat (2) yang   makin meningkat.
          genting.                          berbunyi: OJK menetapkan bank         Meski demikian, di balik kemudahan
            Nah, dengan adanya aturan POJK   sistemik dengan menggunakan indikator:   itu juga terdapat risiko yang makin lama
          5/2024, tampaknya, situasi-situasi   ukuran bank (size); kompleksitas   makin membesar. Kebergantungan pada
          menegangkan itu diharapkan tidak   kegiatan usaha (complexity); dan   teknologi digital telah membawa bank
          terjadi lagi. Adapun, penerbitan aturan   keterkaitan dengan sistem keuangan   digital pada risiko siber. Belakangan
          itu merupakan penyelarasan dan    (interconnectedness).              ini risiko tersebut makin mengancam
          pengkinian ketentuan dengan Undang-  Ketentuan lainnya adalah terkait   dengan korban-korban yang makin
          Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang   rencana aksi pemulihan (recovery plan).   beragam.
          Pengembangan dan Penguatan Sektor   Sebagaimana dalam UU PPSK, recovery   Di sinilah urgensi dari langkah
          Keuangan (UU PPSK).               plan diperluas tidak hanya bagi bank   otoritas dalam memitigasi risiko
            Terdapat beberapa ketentuan     sistemik namun juga bagi bank selain   gangguan sistemik dengan menerbitkan
          yang ada di dalam regulasi tersebut.   bank sistemik. Ada pula ketentuan   POJK 5/2024. Dengan aturan itu otoritas
          Dalam aturan itu, terdapat ketentuan   pendirian bank perantara dalam rangka   ingin berjaga-jaga dari kondisi yang tidak
          pengkinian mekanisme dan koordinasi   resolusi bank oleh LPS. Bank perantara   diharapkan. Sekecil apapun itu.*


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 207 / 2024 / Th.XIX 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18