Page 39 - Stabilitas Edisi 202 Tahun 2024
P. 39

Secara garis besar, dalam
          pengembangan UMKM di Indonesia
          perlu dipahami bahwa sektor UMKM
          memiliki peran yang signifikan dalam
          perekonomian negara. Meskipun
          demikian, masih ada beberapa tantangan
          yang dihadapi UMKM terutama terkait
          dengan akses pembiayaan.
            Beberapa kendala utama dalam
          mendapatkan kredit bagi UMKM
          termasuk persyaratan agunan yang
          umumnya diterapkan oleh lembaga
          keuangan tradisional. Agunan ini sering
          menjadi kendala mengingat sebagian
          besar UMKM memiliki aset yang terbatas
          dan sulit dijadikan jaminan. Selain itu,
          proses pengajuan kredit yang rumit dan
          persyaratan administratif yang berat juga
          menjadi faktor penyulit.                     Foto: Istimewa
            Oleh karena itu, terobosan dalam
          penggunaan teknologi, seperti credit
          scoring berbasis digital, menjadi solusi     Menurunnya penyerapan kredit usaha
          yang diusulkan. Dengan pendekatan
          ini, UMKM dapat dinilai berdasarkan          rakyat (KUR) ini mencerminkan kegiatan
          data dan performa bisnis mereka, yang        usaha di segmen tertentu terbatas. Namun,
          dapat membantu lembaga keuangan
          membuat keputusan kredit tanpa harus         pembiayaan mikro kami tahun ini justru
          mengharuskan agunan fisik.                   meningkat hampir 60 persen. Kami akan
            Pemerintah Indonesia menyadari
          pentingnya mendukung UMKM,                   terus meningkatkan penyaluran kredit
          termasuk dalam hal pembiayaan.               UMKM dengan berbasis infrastruktur digital.
          Oleh karena itu, terdapat upaya-upaya
          untuk meningkatkan akses UMKM
          terhadap pembiayaan, seperti program         Henoch Munandar, Direktur Utama Bank BTPN
          Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meskipun
          demikian, masih diperlukan upaya
          lebih lanjut untuk memastikan bahwa
          pembiayaan yang diberikan mencukupi   pembiayaan UMKM pemerintah     dapat bersaing dan terus meningkatkan
          dan prosesnya lebih dapat diakses oleh   melalui Kementerian Koperasi dan   porsi pembiayaannya kepada pelaku
          UMKM.                             UKM mengusulkan untuk menggunakan   UMKM di Indonesia.
            Selain itu, peran lembaga keuangan,   mekanisme credit scoring sebagai   Terlebih lagi pemerintah telah
          termasuk bank-bank BUMN, diharapkan   pengganti syarat adanya agunan. Hal itu   mengalokasikan plafon KUR tahun ini
          untuk turut serta dalam mendukung   disebabkan kelemahan dari pengusaha   sebesar Rp 460 triliun atau naik dari
          pembiayaan UMKM. Kolaborasi       mikro yang hampir bisa dikatakan tidak   alokasi tahun lalu Rp 373 triliun. Ia
          antara pemerintah, sektor perbankan,   memiliki agunan sesuai dengan yang   pun berharap ada dukungan dari Bank
          dan pelaku industri lainnya menjadi   disyaratkan perbankan.         BUMN untuk membantu peningkatan
          kunci dalam menciptakan ekosistem    Sejatinya skema tersebut, sudah   pembiayaan bagi UMKM. “Jadi perlu
          yang mendukung pertumbuhan dan    mulai digunakan oleh para pelaku   pendekatan baru supaya semakin
          perkembangan UMKM di Indonesia.   perusahaan teknologi keuangan atau   banyak UMKM yang mengakses
                                            fintech dalam memberikan pinjaman   perbankan kita dan kita bisa kurangi
          Pendekatan Baru                   kepada debitur bahkan hingga Rp10   UMKM yang masih unbankable,” ujar
            Untuk mendongkrak kinerja       miliar. Dengan begitu, perbankan pun   Teten.*


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 202 / 2024 / Th.XVIII  39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44