Page 13 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022

tim asesor akan merangkum seluruh atau pada saat Undang Undang No 15 pencegahan dan pemberantasan tindak
jawaban dan dokumen pendukung lalu Tahun 2002 disahkan, penjahat masih pidana pencucian uang. Karena para
kemudian menetapkan rating sementara melakukan pencucian uang melalui pelaku tindak pidana cenderung akan
dari hasil penilaian mereka. Selanjutnya, person to person. Lalu 2007, orang mencari instrumen-instrumen maupun
tim asesor akan mengirimkan draf melakukannya lewat person to business. akan mencari kondisi-kondisi di mana
pertama hasil evaluasi Indonesia dan Kemudian pada 2010, siasat money tindak pidana pencucian uang itu
memberikan kesempatan kepada laundering meningkat lagi menggunakan semakin jauh dari dirinya.
Indonesia untuk memberikan pendapat pola behavior melalui business to Bahkan kemajuan teknologi juga
atas hasil penilaian sementara tim asesor business mengantarkan ancaman pencucian uang
dimaksud. Proses ini akan terus berlanjut Selanjutnya pada 2015, strategi masuk ke tahap 5.0. Praktik kotor itu
hingga draf kedua dan kemudian hasil person to business naik level ketika kini dinilai sudah menggunakan artificial
evaluasi FATF Indonesia dikaji oleh mulai marak praktik financial technology intelligence, artificial behavior, lalu
negara-negara anggota FATF yang lain atau fintech. Pada 2017, tercatat aksi itu kemudian augmented reality, big data dan
dan dibahas di sidang pleno FATF pada meningkat jadi fintech to fintech yang segala macamnya.
awal tahun 2023. terus berlangsung sampai tahun 2020. Ancaman itu bisa bertambah jika
memasukkan faktor masih banyaknya
Ancaman pencucian uang masuk ke tahap aparat hukum negara yang belum
5.0. Praktik kotor itu kini dinilai sudah menyadari bahaya money laundering bagi
keberlangsungan kehidupan bangsa dan
menggunakan artificial intelligence, artificial kemajuan negara. Seorang pemerhati
behavior, lalu kemudian augmented reality, isu-isu pencucian uang mengatakan

big data. bahwa yang perlu dibenahi bagi tindakan
pencegahan dan penanganan pencucian
uang di Indonesia adalah penegakkan
Akan tetapi jalan terjal sudah Namun begitu, tindakan itu masih terjadi hukum
muncul di depan mata, ketika dua kasus onshore to onshore di dalam negeri. Kalau sudah begini maka intelijen
besar yang menyeret pejabat publik Lalu kemudian belakangan berubah keuangan negara harus secepatnya
menyeruak. Dua kasus itu membawa- menjadi onshore to offshore, dalam negeri mengakselerasi kemampuannya dalam
bawa dugaan adanya praktik pencucian ke luar negeri. Lalu, semua sekarang mendeteksi aliran uang panas dan ilegal.
uang dari kegiatan perjudian. berubah menjadi offshore to offshore, Pegawai PPATK harus lebih mahir dan
Kondisi tentu makin menambah orang luar negeri mencuci uang di adaptive pada perkembangan teknologi
tantangan regulator pengawas transaksi Indonesia. Hal itu dilakukan dengan cara dan inovasi di sektor keuangan dibanding
mencurigakan Tanah Air. Sebabnya, seseoang mencuci luar negeri dengan mereka-mereka yang berada di dalam
di saat perekonomian menghadapi menggunakan orang nama orang lain, perusahaan fintech.
perkembangan pesat dalam layanan menggunakan nama anonim, nama Jika tidak, maka siap-siap saja
keuangan berbasis teknologi digital, nominee dan lainnya. pemerintahan Presiden Joko Widodo
modus pencucian menjadi lebih beragam Jadi terlihat jelas bagaimana harus menunggu hingga masa jabatannya
dan sulit dideteksi. akselerasi ancaman tindak pidana selesai untuk melihat Indonesia menjadi
Metamofosis tindakan pencucian pencucian uang mengikuti pola kemajuan anggota tetap komunitas global anti
uang bergerak mengikuti zaman dan teknologi informasi. Semakin cepat pencucian uang. Di sisi lain, Indonesia
perkembangan teknologi. Dulu ketika teknologi informasi diakselerasi, hal itu, harus menyisakan extra-effort untuk
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi di sisi lain akan menjadi disadvantage memperbaiki kerusakan yang dihasilkan
Keuangan baru berdiri pada 2002, terhadap upaya penegakan hukum dan dari paktik pencucian uang ini.*

www.stabilitas.id Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII 13