Page 45 - Stabilitas Edisi 196 Tahun 2023
P. 45

kartu kredit Bank CIMB Niaga mengalami
          pertumbuhan 12,8 persen yoy menjadi
          Rp9,7 triliun pada akhir 2019.
            Presiden Direktur CIMB Niaga,
          Lani Darmawan menyatakan akan
          mengoptimalkan layanan digital untuk
          memacu bisnis kartu kredit. “CIMB Niaga
          terus mengoptimalkan kanal digital untuk
          memberikan kemudahan kepada nasabah
          dalam mengajukan berbagai produk
          kami. Di antaranya melalui online form
          untuk pengajuan KPR, kartu kredit, serta
          personal loan secara mandiri,” ujar Lani.

          Kartu Pemerintah
            Perkembangan ini mendorong
          otoritas pembayaran untuk segera
          melanjutkan program transaksi nontunai
          di kalangan penyelenggara pemerintahan.
          Pada Agustus tahun lalu, kartu kredit
          pemerintah tahap awal atau dengan
          menggunakan sistem transaksi online          Kami optimis pertumbuhan nilai volume
          sudah diluncurkan. Pada saat itu, bank
          penerbit kartu kredit pemerintah adalah      transaksi kartu kredit akan terus membaik
          himpunan bank milik negara atau              pada periode selanjutnya seiring dengan
          Himbara, yakni PT Bank Negara Indonesia
          (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat        kembali normalnya seluruh aktivitas
          Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT      perekonomian pasca pandemi di tahun
          Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).
            Penerbitan kartu kredit pemerintah         2023 ini.
          kemudian diperluas ke bank
          pembangunan daerah (BPD) secara              Grace Situmeang, General Manager Divisi Bisnis Kartu BNI
          bertahap. BI kemudian telah meluncurkan
          kartu kredit pemerintah secara fisik
          menggunakan Gerbang Pembayaran
          Nasional (GPN).
            Executive Director Segara Research   Kewajiban pembayaran pemegang kartu   ditelusuri dan transparan. Aliran uang
          Institute, Piter Abdullah mengatakan   dipenuhi terlebih dahulu oleh bank   melalui perbankan pasti terekam jelas dan
          melalui kartu kredit tersebut, pemerintah   penerbit. Kemudian, satuan kerja dalam   juga diawasi PPATK [Pusat Pelaporan dan
          akan membelanjakan anggaran       hal ini unit di kementerian, lembaga,   Analisis Transaksi Keuangan],” ujar Piter.
          pendapatan dan belanja negara (APBN)   atau pemerintah daerah berkewajiban   Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan
          menggunakan skema pembayaran yang   melakukan pelunasan.             BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan
          ditunda sebagaimana kartu kredit pribadi.   “Tentu saja hal ini akan berdampak   implementasi kartu kredit pemerintah
          Pemerintah akan ditalangi terlebih dahulu   positif bagi bank penerbit, karena   dapat meningkatkan keamanan dalam
          oleh bank, setelah beberapa waktu baru   transaksi kartu kredit bisa melonjak naik.   bertransaksi, meminimalisasi uang tunai,
          dibayar oleh pemerintah.          Industri perbankan akan diuntungkan,”   mengurangi fraud dari transaksi tunai,
            Berdasarkan ketentuannya, kartu   kata Piter.                      serta mengurangi idle cash.
          kredit pemerintah memang merupakan   Selain dalam hal peningkatan       Ke depan, sistem ini akan
          alat pembayaran dengan menggunakan   transaksi, kartu kredit pemerintah juga   mengoptimalkan penggunaan uang
          kartu yang dapat digunakan untuk   mendorong transparansi keuangan. “Ini   persediaan oleh satuan kerja untuk
          melakukan pembayaran atas belanja   karena semua transaksi menjadi tercatat   kebutuhan belanja operasional ataupun
          yang dapat dibebankan pada APBN.   di sistem perbankan. Lebih mudah   belanja perjalanan dinas,” katanya.*


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 196 / 2023 / Th.XVIII  45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50