Page 45 - Stabilitas Edisi 196 Tahun 2023
P. 45
kartu kredit Bank CIMB Niaga mengalami
pertumbuhan 12,8 persen yoy menjadi
Rp9,7 triliun pada akhir 2019.
Presiden Direktur CIMB Niaga,
Lani Darmawan menyatakan akan
mengoptimalkan layanan digital untuk
memacu bisnis kartu kredit. “CIMB Niaga
terus mengoptimalkan kanal digital untuk
memberikan kemudahan kepada nasabah
dalam mengajukan berbagai produk
kami. Di antaranya melalui online form
untuk pengajuan KPR, kartu kredit, serta
personal loan secara mandiri,” ujar Lani.
Kartu Pemerintah
Perkembangan ini mendorong
otoritas pembayaran untuk segera
melanjutkan program transaksi nontunai
di kalangan penyelenggara pemerintahan.
Pada Agustus tahun lalu, kartu kredit
pemerintah tahap awal atau dengan
menggunakan sistem transaksi online Kami optimis pertumbuhan nilai volume
sudah diluncurkan. Pada saat itu, bank
penerbit kartu kredit pemerintah adalah transaksi kartu kredit akan terus membaik
himpunan bank milik negara atau pada periode selanjutnya seiring dengan
Himbara, yakni PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat kembali normalnya seluruh aktivitas
Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT perekonomian pasca pandemi di tahun
Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).
Penerbitan kartu kredit pemerintah 2023 ini.
kemudian diperluas ke bank
pembangunan daerah (BPD) secara Grace Situmeang, General Manager Divisi Bisnis Kartu BNI
bertahap. BI kemudian telah meluncurkan
kartu kredit pemerintah secara fisik
menggunakan Gerbang Pembayaran
Nasional (GPN).
Executive Director Segara Research Kewajiban pembayaran pemegang kartu ditelusuri dan transparan. Aliran uang
Institute, Piter Abdullah mengatakan dipenuhi terlebih dahulu oleh bank melalui perbankan pasti terekam jelas dan
melalui kartu kredit tersebut, pemerintah penerbit. Kemudian, satuan kerja dalam juga diawasi PPATK [Pusat Pelaporan dan
akan membelanjakan anggaran hal ini unit di kementerian, lembaga, Analisis Transaksi Keuangan],” ujar Piter.
pendapatan dan belanja negara (APBN) atau pemerintah daerah berkewajiban Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan
menggunakan skema pembayaran yang melakukan pelunasan. BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan
ditunda sebagaimana kartu kredit pribadi. “Tentu saja hal ini akan berdampak implementasi kartu kredit pemerintah
Pemerintah akan ditalangi terlebih dahulu positif bagi bank penerbit, karena dapat meningkatkan keamanan dalam
oleh bank, setelah beberapa waktu baru transaksi kartu kredit bisa melonjak naik. bertransaksi, meminimalisasi uang tunai,
dibayar oleh pemerintah. Industri perbankan akan diuntungkan,” mengurangi fraud dari transaksi tunai,
Berdasarkan ketentuannya, kartu kata Piter. serta mengurangi idle cash.
kredit pemerintah memang merupakan Selain dalam hal peningkatan Ke depan, sistem ini akan
alat pembayaran dengan menggunakan transaksi, kartu kredit pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan uang
kartu yang dapat digunakan untuk mendorong transparansi keuangan. “Ini persediaan oleh satuan kerja untuk
melakukan pembayaran atas belanja karena semua transaksi menjadi tercatat kebutuhan belanja operasional ataupun
yang dapat dibebankan pada APBN. di sistem perbankan. Lebih mudah belanja perjalanan dinas,” katanya.*
www.stabilitas.id Edisi 196 / 2023 / Th.XVIII 45

