Page 15 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

bisa menjadi penyokong anggaran negara bahwa Menteri Keuangan adalah
dengan membeli surat utang negara ketika anggota sekaligus koordinator dari
pemerintah menerbitkannya. Dalam komite tersebut. Ini berbeda dari aturan
aturan sebelumnya BI hanya bisa membeli KSSK sebelumnya yaitu semua anggota
surat utang itu di pasar sekunder. (Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua
Nah, aturan tersebut akan DK OJK, dan Kepala Eksekutif LPS)
dilembagakan atau dengan kata lain memiliki posisi yang sama dalam komite.
akan menjadi tugas BI yang lebih Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa
kontinyu, tidak harus didasarkan akan Kepala LPS kini memilik hak suara, yang
adanya ancaman krisis yang mengancam mana sebelumnya tidak.
keuangan negara. Hal itu tentu Yang lebih mengkhawatirkan lagi
memunculkan kegelisahan tersendiri adalah terkait personil Gubernur BI yang
bagi banyak pihak. akan membuat independensi BI berisiko
Direktur Eksekutif Institute for makin terkikis. Dalam regulasi yang
Development of Economics and Finance mengatur BI sebelumnya disebutkan
(Indef) Tauhid Ahmad menyatakan bahwa Gubernur BI tidak diperbolehkan
diperlukan parameter kondisi yang jelas mengikuti kegiatan partai politik
dan detail terkait tanggung jawab BI sehingga marwah bank sentral terjaga
membeli Surat Berharga Negara (SBN) di dari kepentingan politik. Dalam UU
pasar perdana. P2SK, ketentuan tersebut dihilangkan.
“Ini yang perlu didefinisikan sejauh Mungkin karena didorong oleh
mana BI bisa terlibat di pasar perdana. kekhawatiran dari perubahan-perubahan
Kita harus jelas,” kata dia. “(Pasal terkait) krusial itu yang membuat politisi dari Anis Byarwati
itu harus harus diperjelas, terutama Partai Keadilan Sejahtera pada akhirnya
terkait spesifikasi kondisi yang dapat menyetujuinya dengan catatan. Di Ke depan perlu
disebut sebagai krisis, agar kewenangan antaranya berkaitan dengan fungsi bank
BI tidak disalahgunakan.” sentral dan penambahan tugas Lembaga disusun aturan
BI masih terus melanjutkan tugasnya Penjamin Simpanan (LPS) untuk turunan terkait
menyerap SBN ketika pemerintah melakukan penjaminan polis.
menerbitkannya hingga 2022 lalu, “Ke depan perlu disusun aturan dengan batas-
bahkan ketika kondisi ekonomi sudah turunan terkait dengan batas- batas peran Bank
tidak genting lagi. Indonesia secara tiga batas peran Bank Indonesia untuk
kuartal berturut-turut pada tahun 2022 mendukung pertumbuhan ekonomi yang indonesia untuk
mampu tumbuh di atas 5 persen, namun berkelanjutan agar tetap pada koridor mendukung
BI tetap harus membeli SBN di pasar yang baik,” kata Anggota DPR RI Komisi
perdana yang mencapai sekitar Rp130 XI Fraksi PKS Anis Byarwati pertumbuhan
triliun sampai Rp140 triliun. Hal ini jelas Perempuan yang juga Wakil Ketua ekonomi yang
mengancam sisi tata kelola bank sentral. Badan Akuntabilitas Keuangan Negaran
Bahkan Tauhid mengatakan pasal (BAKN) DPR RI itu juga menambahkan berkelanjutan agar
yang menunjukkan BI secara langsung bahwa peran baru LPS sebagai penjamin tetap pada koridor
berkewajiban membeli SBN di pasar polis harus sejalan dengan konsep bail- yang baik.
perdana ini sekaligus berpotensi in dan tidak memiliki risiko membebani
mengancam independensi BI. “Memang APBN
dalam kondisi resesi atau krisis itu Fraksi PKS juga menaruh perhatian
dibutuhkan tapi dalam kondisi normal terhadap ketentuan kondisi keputusan
sekarang tidak dibutuhkan,” tegasnya. berdasarkan suara terbanyak tidak
tercapai di forum Komite Stabilitas
Peran Baru Otoritas Sistem Keuangan (KSSK) dalam RUU
Aturan baru terkait pengawasan juga P2SK yang bisa diambil alih Menteri
terdapat pada wewenang dari anggota Keuangan. Seharusnya, jelas Anis, dalam
Komite Stabilitas Sistem Keuangan hal ini Presiden yang pada akhirnya
(KSSK). Dalam UU baru, disebutkan menetapkan keputusan.*

www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 15