Page 13 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

etika dunia tengah bersiap- reformasi sektor keuangan, yaitu
siap memasuki kehidupan pertama, penguatan kelembagaan
normal berikutnya, otoritas otoritas sektor keuangan dengan tetap
Kkeuangan di Tanah Air memperhatikan indepedensi. Kedua,
juga sedang menunggu era baru dalam penguatan tata kelola dan peningkatan
menjalankan tugas. Ya, menjelang kepercayaan public. Ketiga, mendorong
berakhirnya pandemi, akhir tahun lalu, akumulasi dana jangka panjang sektor
para pembuat undang-undang sepakat keuangan untuk kesejahteraan dan
melansir regulasi baru yang akan dukungan pembiayaan pembangunan
merombak aturan-aturan terkait industri yang berkesinambungan. Keempat,
keuangan. perlindungan konsumen; dan kelima,
Akan tetapi perubahan yang bakal literasi, inklusi dan inovasi sektor
dijalani pengawas industri keuangan keuangan.
menyimpan risiko yang tidak ringan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Sebabnya, ada beberapa tugas baru yang Indrawati mengatakan, momentum
justru akan membawa lembaga mundur penetapan undang-undang tersebut
ke belakang. Selain, metode penyusunan sangat relevan di tengah ketidakpastian
aturan yang menggunakan cara ‘sapu perekonomian global dan domestik.
jagat’ juga menjadi kekhawatiran Ditambah adanya potensi disrupsi dari
tersendiri. perkembangan teknologi terhadap
Harus diakui, banyak aktivitas perekonomian, yang perlu
perkembangan yang membuat stake segera diantisipasi dan direspon oleh
holder industri keuangan lebih bangsa Indonesia. “Reformasi sektor Tauhid Ahmad
bersiaga pada tahun ini setelah banyak keuangan Indonesia merupakan
perkiraan bahwa kondisi ekonomi prasyarat utama untuk membangun ini yang perlu
akan lebih gloomy. Namun demikian, perekonomian Indonesia yang dinamis,
kesepakatan para pembuat aturan kokoh, mandiri, sustainable, dan didefinisikan
mengenai omnibus law di sektor berkeadilan,” ujar Sri Mulyani. sejauh mana Bi
keuangan jelang tahun 2022 berakhir Menkeu menjelaskan bahwa UU
berhasil menyita perhatian pelaku P2SK merupakan omnibus law yang bisa terlibat di
industri. Bagaimana tidak, beberapa mengubah sekitar tujuh belas regulasi pasar perdana. Kita
aturan yang sudah berjalan mapan terkait sektor keuangan yang telah
selama ini akan diubah dan tentunya cukup lama berlaku, bahkan hingga tiga harus jelas. (Pasal
akan membuat peta permainan puluh tahun. Hal itu yang mendorong terkait) itu harus
berubah. pembuatan omnibus law. Harapannya,
Omnibus law disebut juga undang- UU P2SK ini dapat menguatkan sistem harus diperjelas,
undang sapu jagat, untuk menyebut keuangan dalam menghadapi berbagai terutama terkait
suatu undang-undang yang bersentuhan skenario global.
dengan berbagai macam topik dan Apa yang dijelaskan oleh Menkeu spesifikasi kondisi
dimaksudkan untuk mengamandemen, soal ancaman global, dibenarkan oleh yang dapat disebut
memangkas dan/atau mencabut sejumlah praktisi perbankan Abiwodo. Bankir sebagai krisis, agar
undang-undang lain. Setidaknya itulah aktif ini mengatakan hadirnya aturan
yang ditulis Wikipedia. Sebelumnya ini memang ditujukan untuk menjawab kewenangan Bi tidak
pemerintah juga sudah menerbitkan tantangan perekonomian, termasuk disalahgunakan.
omnibus law yang disebut Undang- pengaruh dari perubahan global.
Undang Cipta Kerja yang saat ini Ancaman global dinilai dapat
dibatalkan Mahkamah Konstitusi. menjelma menjadi krisis yang sewaktu-
Undang-Undang Pengembangan waktu menyerang sektor keuangan
dan Penguatan Sektor Keuangan nasional sehingga dalam aturan
(P2SK) yang melebur delapan undang- itu digarisbawahi soal koordinasi
undang di sektor keuangan, mengatur kelembagaan dari masing-masing
lima hal yang sangat krusial bagi pengawas.

www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 13