Page 11 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

peran otoritas setelah aturan sapu keputusan komite. krisis karena terjaminnya pendanaan
jagat ini terbit, karena potensi itu nyata Kita dapat bayangkan, ketika kebijakan. Tetapi jika hal itu
adanya. Setidaknya bisa dilihat dari empat otoritas menggelar rapat untuk dilanggengkan maka yang terjadi adalah
tiga otoritas yang mengawasi sektor mengambil kesimpulan mengenai kondisi adanya kecenderungan pemerintah
keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga krisis, misalnya. Kemudian muncul menggampangkan situasi. Artinya jika
Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas deadlock karena dua regulator setuju dan nanti pemerintah menerbitkan obligasi
Jasa Keuangan (OJK). dua lainnya tidak setuju maka Menteri dengan alasan membutuhkan anggaran
Yang paling menjadi sorotan adalah Keuangan bisa mengambil keputusan untuk penanganan situasi yang dinilai
perubahan pada entitas bank sentral alias meski bank sentral tidak sepakat, karena pemeritah genting, maka ia tinggal
Bank Indonesia. Sebagai otoritas yang ia adalah koordinatornya. menerbitkan surat utang. Karena toh BI
mendapatkan sematan independensi Di satu sisi memang hal itu bisa akan menyerapnya.
dalam mengelola moneter sejak 1999, menjamin efisiensi dalam mengambil Dua peran baru itu, setidaknya, dalam
aturan baru tersebut berpotensi keputusan –terutama jika terjadi jangka menengah panjang akan membawa
menarik mundur independensi tersebut. kebuntuan. Namun di sisi lain hal itu nuansa tugas BI seperti pada masa-masa
Penyebabnya adalah posisi bank sentral bisa berpotensi moral hazard karena bisa masih menjadi anggota Dewan Moneter
dahulu. Dewan tersebut merupakan
Lalu berlebihankah jika publik bentukan pemerintah saat mendirikan
memperkirakan bahwa bank sentral sedang bank sentral pada tahun 50-an.
Pada masa itu, Dewan Moneter
dibawa mundur menjauhi sifat independen diketuai Menteri Keuangan dengan
yang sudah diraihnya dan sudah dikelolanya anggota Gubernur BI dan Menteri

sejak 1999? Jawabannya memang belum Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas
menyelenggarakan kebijakan moneter
pasti, karena hal itu belum terjadi. yang telah ditetapkan oleh dewan.
Lalu berlebihankah jika publik
dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan jadi di sisi moneter bank sentral tidak memperkirakan bahwa bank sentral
(KSSK) yang tereduksi bersamaan menyepakati keputusan tersebut. sedang dibawa mundur menjauhi sifat
dengan ditunjuknya Menteri Keuangan Selain itu, peran bank sentral yang independen yang sudah diraihnya
sebagai koordinator sekaligus anggota selama masa pandemi 2020-2022 harus dan sudah dikelolanya sejak 1999?
dalam komite tersebut. menyerap Surat Berharga Negara Jawabannya memang belum pasti,
Memang terkesan berlebihan (SBN) yang diterbitkan pemerintah karena hal itu belum terjadi.
ketika menjadikan ketentuan baru untuk membiaya program penanganan Namun begitu, publik bisa
itu sebagai alasan akan tergerusnya krisis, ingin dipermanenkan. Dalam menebaknya berdasarkan pengalaman
sifat independensi dari BI. Namun omnibus law sektor keuangan tersebut, dan eksperimen pikiran. Karena
kalau dipikirkan lebih dalam maka BI diharuskan untuk selalu menjadi jika dipikir-pikir secara sederhana
kemungkinan itu cukup terbuka. Selama ‘pembeli siaga’ dalam surat utang yang saja, apa yang menjadi tugas
ini posisi otoritas dalam KSSK cukup diterbitkan pemerintah dalam kondisi tambahan BI berdasarkan omnibus
seimbang karena semua menjadi anggota krisis. law sektor keuangan itu memang
dan memiliki keseteraan. Tetapi ketika Memang harus diakui, peran BI akan menyebabkan BI kehilangan
Menteri Keuangan mendapat mandat dalam membeli surat utang pemerintah independensinya. Sekarang tinggal
sebagai koordinator maka nanti pada di pasar perdana menjadi salah satu memastikan apakah hal itu akan terjadi
saat pengambilan keputusan penanganan faktor keberhasilan pemerintah dalam jangka pendek atau jangka
krisis maka keputusannya bisa mewakili menjalankan program penanganan panjang.*

www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 11