Page 33 - Stabilitas Edisi 204 Tahun 2024

April 2022. Kemudian pada paling lambat pengeluaran yang didominasi oleh
1 Januari 2025 dinaikkan menjadi sebesar konsumsi (di atas 50 persen).
12 persen. Gambar 1 menginformasikan
Lebih lanjut, pemerintah bisa perkembangan porsi pajak penghasilan
mengutak-atik PPN sesuai dengan (PPh) dan pajak penjualan barang
kebutuhan yang diinginkan oleh mewah (PPn BM) di Indonesia. Porsi
pemerintah. Ayat 3 pada pasal yang penerimaan pajak barang mewah lebih
sama menyebutkan pemerintah memiliki rendah dibandingkan dengan PPh
kewenangan untuk mengubah tarif total (non minyak gas + minyak gas).
PPN menjadi paling rendah 5 persen Porsi penerimaan PPh terhadap total
dan maksimal 15 persen. Perubahan ini penerimaan negara berada pada rentang
berlaku setelah penerbitan peraturan 42,48 persen - 34,72 persen selama
pemerintah setelah dilakukan tahun 2015-2023 dengan tren menurun.
pembahasan dengan DPR. Sedangkan share PPn BM berada pada
Meski demikian, tidak semua transaksi rentang 26,14 persen - 28,32 persen
dikenakan tarif PPN. Pengecualian ini pada rentang waktu yang sama dengan
masih mengacu kepada UU No 42 Tahun tren slope penurunan lebih landai
2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan PPh.
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Demikian juga dibandingkan
Barang Mewah. Terdapat pengecualian dengan penerimaan perpajakan. Share
dari tarif PPN diantaranya sembako, penerimaan PPh lebih besar dibandingkan
transaksi emas batangan dan transaksi dengan share penerimaan PPn BM. Pada
uang. Sembako antara lain adalah beras, kurun waktu yang sama, porsi penerimaan
kedelai, jagung, sagu, garam, daging, telur, PPh terhadap total penerimaan pajak
susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. berada pada rentang 51,14 persen s.d
Sedangkan barang-barang kena 45,01 persen dengan tren meningkat.
PPN adalah barang-barang yang masuk Sedangkan PPn BM berada pada rentang
kategori kebutuhan sekunder dan tersier. 32,06 persen s.d 35,66 persen dengan
Pengenaan PPN tetap berlaku untuk alat tren tidak mengalami banyak perubahan
elektronik, apparel, sepatu, obat-obatan selama kurun waktu tersebut. (Gambar 1)
bebas dan kosmetik. Barang-barang
encana menaikan tarif dari ini masuk kategori barang yang secara Negara Lain
pemerintah beberapa waktu segmen masuk kategori barang-barang Penerapan tarif pajak negara lain
lalu mendapatkan beragam yang dikonsumsi kelas menengah atas. beragam. Pengenaan tarif ini bergantung
Rreaksi. Terdapat suara pro Lebih lanjut, kenaikan PPN 12 pada tujuan kebijakan yang ingin dicapai.
dan kontra mengenai kenaikan tarif persen ditujukan untuk meningkatkan Sejumlah negara yang tergabung dalam
PPN tersebut. Suara pro menyampaikan penerimaan negara. Selain itu, instrumen Organisation for Economic Cooperation
bahwa kenaikan PPN bisa berdampak PPN di Indonesia efektif dalam rangka and Development (OECD) memiliki tingkat
pada peningkatan pendapatan negara. mendongkrak penerimaan negara tarif PPN yang sangat bervariasi pada
Sedangkan suara kontra menyebutkan mengingat anatomi ekonomi Indonesia 2023. Pada 2022, rerata tarif PPN di
kenaikan PPN dipastikan akan menekan dari sisi PDB (produk domestik bruto) negara-negara OECD adalah 19,2 persen
daya beli dan berujung pada inflasi.
Kenaikan tarif pajak pertambahan Gambar 1. Share PPh dan PPn-PPn BM
nilai (PPN) menjadi 12 persen sebenarnya
bukan rencana baru yang perlu diributkan. terhadap Penerimaan Negara terhadap Penerimaan Pajak
Keputusannya sudah diketok sejak 45.00 60.00
40.00
tahun 2021 melalui Undang-Undang 35.00 29.05 50.00
30.00 28.32 26.65 27.87 27.19 27.65 27.51 26.14 27.68 40.00 34.16 32.08 35.78 35.37 34.38 35.04 35.66 33.80 35.46
No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 25.00 30.00
Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 7 20.00 20.00
15.00
ayat 1 mengamanatkan tarif PPN yang 10.00 10.00
5.00
sebelumnya sebesar 10 persen diubah - 39.71 42.48 38.55 38.37 39.50 36.47 34.72 37.95 38.45 0.00 47.90 51.14 47.48 48.71 49.95 46.22 45.01 49.06 49.26
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
menjadi 11 persen mulai berlaku pada 1 Sumber : Kementerian Keuangan, 2024, diolah % PPh - Penerimaan Pajak % PPN - Penerimaan Pajak
% PPN - Penerimaan Negara
% PPh - Penerimaan Negara
www.stabilitas.id Edisi 204 / 2024 / Th.XVIII 33