Page 15 - Stabilitas Edisi 200 Tahun 2023

digarisbawahi oleh regulator adalah yang dijual di sana adalah produk impor. aplikasi video pendek, sangat besar.
perizinan. TikTok adalah sebuah Selama ini saja, dengan kelebihan Pemerintah negara-negara Barat
platform yang mendapatkan izin fasilitas-fasilitas pajak dan dukungan dari lainnya juga mengeluarkan pernyataan
menjalankan praktik sebagai media pemerintah, banyak barang-barang China serupa. TikTok, juga telah dilarang
sosial, sedangkan TikTok Shop yang dijual dengan harga yang lebih masuk ke India, pasar besar lainnya,
menjalankan praktik e-commerce. Nah, murah meski harus melewati batas-batas sejak tahun 2020 dengan alasan
untuk layanan e-commerce, TikTok negara. Maka ketika barang-barang fast keamanan nasional.
belum mendapatkan izin. mover di Indonesia sudah bisa mereka Pemilik TikTok tentu tidak tinggal
Dengan diterbitkannya Permendag buat maka tinggal menunggu waktu saja, diam, seperti juga di Indonesia. Mereka
31 tahun 2023, Pemerintah melalui pengusaha-pengusaha mikro di Tanah tentu tidak ingin melewatkan atau
Kementerian Perdagangan menegaskan Air akan gulung tikar. kehilangan potensi menggunung di
bahwa aplikasi tersebut harus Maka dari itu, langkah pemerintah pasar yang sangat besar di Indonesia.
memisahkan antara platform media menutup (sementara) fitur TikTok Meski sampai laporan ini dibuat,
sosial dan e-commerce, tidak bisa Shop banyak didukung oleh pengusaha belum ada pengumuman resmi dari
disatukan. Oleh karena itu, TikTok mikro, meski sebagian kalangan ada TikTok apakah akan mengajukan izin
baru untuk social commerce-nya atau
Mungkin sudah saatnya pemerintah kita meniru tidak, namun seharusnya pemerintah
pemerintah China dalam mengembangkan bisa memanfaatkan kesempatan ini
pelaku bisnis mikronya. Yang pada akhirnya setidaknya dengan memperbaiki
mereka bisa melempar barang ke luar negeri dukungannya kepada UMKM Tanah Air.
Keberpihakan kepada UMKM
dengan harga yang bahkan sulit dikalahkan oleh harus lebih nyata tidak hanya bersifat
produk sejenis yang dibuat di negara tersebut. monumental jika ada peristiwa-peristiwa
semacam ini. Masih banyak pelaku
diharuskan mengurus izin terkait yang menentangnya. Pihak-pihak yang bisnis mikro yang mengeluhkan ribetnya
layanan perdagangannya. menentang beranggapan bahwa bukan perizinan ketika ingin mendaftarkan
Akan tetapi, masalahnya tidak zamannya lagi pemerintah melarang produknya dan mahalnya biaya yang
sesederhana itu. TikTok Shop dianggap sebuah inovasi teknologi, apalagi hal itu harus dikeluarkan. Belum lagi soal pajak
mengancam sektor UMKM dalam jangka dinilai bermanfaat bagi pedangang kecil. dan bea-bea lainnya.
panjang karena aplikasi itu bisa memiliki Meski demikian, pelarangan sudah Mungkin sudah saatnya pemerintah
data dan algoritma mengenai produk- dilakukan. Kini, pemerintah Indonesia kita meniru pemerintah China dalam
produk yang digemari dan tingkat telah berada dalam satu barisan dengan mengembangkan pelaku bisnis mikronya.
penjualannya tinggi. Data tersebut negara-negara lain yang terlebih dahulu Yang pada akhirnya mereka bisa
tentu akan dioleh oleh TikTok yang melarang, bahkan aplikasi induknya melempar barang ke luar negeri dengan
merupakan perusahaan berbasis di China yaitu TikTok, dengan alasan keamanan harga yang bahkan sulit dikalahkan oleh
untuk memproduksi barang yang sama nasional. Pada Maret, juga di tahun ini, produk sejenis yang dibuat di negara
dan menjualnya kembali ke Indonesia. pimpinan TikTok harus menghadapi tersebut.
Tidak hanya membahayakan UMKM, anggota parlemen AS yang marah di Memang tidak mudah melakukan
platform itu pun dinilai mengancam Washington, yang menginterogasinya perubahan terutama menyangkut
aplikasi e-commerce yang ada. Sebabnya selama lima jam tentang berbagai kebijakan, namun semoga saja ancaman
produk yang dijual di aplikasi itu tidak topik mulai dari misinformasi hingga yang muncul dari dampak maraknya
bisa dikontrol dan membuka lebar kesehatan mental. Ancaman pelarangan inovasi teknologi bisa menggerakkan
kemungkinan bahwa produk-produk di Negara Paman Sam, pasar terbesar kemauan pemerintah.*

www.stabilitas.id Edisi 200 / 2023 / Th.XVIII 15