Page 27 - Stabilitas Edisi 200 Tahun 2023
P. 27

website. Artinya, media sosial memegang   pemberian disinsentif terhadap produk
          peran penting dalam proses digitalisasi   impor, serta insentif bagi produk lokal.  Pemerintah telah
          penjualan UMKM dengan urutan nomor   “Jadi saya melihat, social commerce   membuat definisi
          dua terbanyak.                    merupakan sesuatu yang tidak dapat    model bisnis
            Huda menilai urutan tersebut    dilarang sepenuhnya karena sejatinya   Penyelenggara
          merupakan tahapan UMKM bisa go    interaksi di media sosial tidak dapat   Perdagangan Melalui
          digital. Dimulai dengan penggunaan   diatur apakah mau jual beli atau interaksi   Sistem Elektronik
          instant messenger seperti Whatsapp   lainnya,” lanjut Huda.             seperti Lokapasar
          dengan jangkauan terbatas, kemudian   Huda mendorong pengaturan untuk   dan Social-
          pindah ke media sosial seperti Instagram,   social commerce yang disamakan dengan   Commerce, untuk
          Facebook, atau TikTok, dan jika sudah   e-commerce karena prinsipnya sama-  mempermudah
          lebih pengalaman, mulai masuk ke   sama berjualan menggunakan internet.
          marketplace atau e-commerce yang pada   Pengenaan pajak dan sebagainya menjadi   pembinaan dan
          akhirnya bisa memiliki website pribadi.   krusial diterapkan di social commerce.   pengawasan.
          “Jadi jika sosial media dilarang untuk   Pada 2019, Huda sudah
          berjualan, itu memutus satu langkah   menyampaikan social commerce akan
          UMKM bisa go digital dan sebuah   lebih sulit diatur karena sifatnya
          langkah mundur dari pemerintah,” ucap   yang tidak mengikat ke perusahaan
          Huda.                             aplikasi. Untuk itu, Huda menyarankan
            Huda mengatakan, pemerintah     pemerintah memasukkan detail
          seharusnya mengatur social commerce   pengaturan social commerce untuk
          bisa setara dengan marketplace ataupun   disetarakan dengan e-commerce, mulai
          pedagang luring sehingga tercipta   dari persyaratan administrasi hingga
          level playing field yang setara. Selain   perpajakan. “Online commerce juga harus
          itu, proteksi produk lokal dengan   melakukan tagging barang impor,” tutup
          memperketat produk impor dan      Huda..*


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 200 / 2023 / Th.XVIII  27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32