Page 26 - Stabilitas Edisi 200 Tahun 2023
P. 26
dilarang sama sekali untuk berbisnis Keempat, pemerintah menetapkan
di Tanah Airnya. “Kalau TikTok di syarat khusus bagi pedagang luar
Tiongkok itu saya sudah pelajari, anak- negeri pada marketplace dalam negeri.
anak muda hanya boleh 40 menit saja Syarat itu antara lain menyampaikan
(pemakaiannya),” jelas Zulkifli. bukti legalitas usaha dari negara asal,
Menteri Koperasi dan UKM Teten pemenuhan standar (SNI) dan halal,
Masduki juga sebelumnya meminta pencantuman label berbahasa Indonesia
TikTok untuk segera menutup layanan pada produk asal luar negeri, dan asal
dagangnya, yakni TikTok Shop. Lantaran pengiriman barang.
platform TikTok Shop ini tidak memiliki Kelima, larangan terhadap
izin e-commerce. “Jadi semestinya marketplace dan social commerce untuk
TikTok sudah harus ditutup karena ini bertindak sebagai produsen. Hal ini guna
ilegal. Ini kalau pemerintahnya galak, menjadikan marketplace sebagai platform
sudah digigit duluan ini karena ilegal,” berdagang yang sehat bagi setiap pelaku
ujar Teten. usaha.
Salah satu dalam peraturan terbaru Keenam, pemerintah melarang
tersebut adalah penambahan definisi perusahaan niaga elektronik dan afiliasi
perdagangan melalui sistem elektronik melakukan penguasaan data. Serta
(PMSE), seperti social-commerce. Selain kewajiban PPMSE untuk memastikan
itu, aturan tersebut juga menerapkan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan
larangan impor dengan batas minimal data penggunanya untuk dimanfaatkan
100 dollar AS per unit melalui oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya.
Nailul Huda marketplace.
“Jadi bukan karena didorong Tidak Efektif
Regulasi e-commerce. Shopee kan terkena juga Nailul Huda mengatakan larangan
Menanggapi hal ini, ekonom Indef
aturan 100 dollar AS. Ini bukan untuk
memisahkan media salah satu platform, tapi untuk semua,” penggabungan layanan perdagangan
sosial dengan kata Isy Karim, Direktur Jenderal e-commerce di dalam platform media
market place atau Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. sosial bukan solusi yang efektif. Pasalnya,
praktik pemisahan aplikasi itu hal biasa
Merujuk pada Permendag Nomor 31
e-commerce itu Tahun 2023, terdapat enam poin utama dan tidak ada batasan penggunaan data
regulasi yang tidak yang ditambahkan pemerintah ihwal di sister apps untuk kepentingan aplikasi
perdagangan melalui sistem elektronik.
utamanya. “Regulasi memisahkan media
bertaji karena pada Pertama, pemerintah membuat definisi sosial dengan TikTok Shop itu regulasi
akhirnya algoritma model bisnis Penyelenggara Perdagangan yang tidak bertaji karena pada akhirnya
algoritma di TikTok Shop bisa digunakan
Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)
di TikTok Shop bisa seperti Lokapasar (marketplace) dan di TikTok sebagai media sosial,” ujar
digunakan di TikTok Social-Commerce, untuk mempermudah Huda.
Padahal, menurut Huda, pemerintah
pembinaan dan pengawasan.
sebagai media Kedua, pemerintah menetapkan sebaiknya mengejar TikTok memiliki
sosial. larangan penjualan barang impor di izin sebagai social commerce. Huda
menjelaskan, praktik social commerce
marketplace dengan harga minimum
sebesar 100 dollar AS per unit. Larangan sudah jamak dilakukan. Bahkan, dia
ini berlaku untuk penjualan secara menyebut sudah ada sejak era Kaskus
langsung oleh pedagang (merchant) ke atau pada awal dekade 2010-an dan
Indonesia melalui platform e-commerce sebagainya.
lintas negara. Mengutip data dari BPS, Huda
Ketiga, pemerintah menyediakan menyebut empat platform yang sering
daftar positif yaitu daftar barang asal digunakan UMKM untuk berjualan
luar negeri yang diperbolehkan dijual secara daring dengan urutan paling
langsung atau cross-border masuk ke banyak ialah instant messenger, media
Indonesia melalui platform e-commerce. sosial, e-commerce atau marketplace, dan
26 Edisi 200 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id
