Page 70 - Stabilitas Edisi 200 Tahun 2023

Mengukur Keseriusan

Pemberantasan TPPU

Oleh Ibrahim Adam, Legal Officer LPPI

einginan yang diminta organisasi tersebut. Rekomendasi
itu tersebut mencakup membekukan seluruh aset
akhirnya keluarga dari individu yang masuk daftar teroris
Kterwujud serta kasus pencucian uang. Karena bertentangan
juga. Pada 25 Oktober dengan asas praduga tak bersalah yang diatur oleh
lalu, Paris menjadi saksi hukum positif Indonesia, rekomendasi tersebut
diterimanya Indonesia sulit untuk diterapkan.
menjadi anggota Kini, pemerintah tentu tidak ingin keanggotaan
penuh Financial Indonesia ternoda dengan indikasi apapun yang
Action Task Force on membuat pihak internasional mempertanyakan
Money Laundering and komitmen terhadap peredaran uang haram.
Terrorism Financing Bahkan harapan besar setelah menjadi anggota
(FATF). Penantian panjang dan perjuangan FATF, penerapan kebijakan terkait tindak
pemangku kepentingan Tanah Air untuk masuk pencucian uang akan lebih mudah. Sehingga
dalam lembaga global anti-pencucian uang, memungkinkan penelurusan aliran dana terkait
pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata kejahatan dapat diusut tuntas bahkan sampai pada
pemusnah massal akhirnya berakhir. perampasan aset hasil tindak pidana pencucian
Meski begitu, tidak berarti permasalahan uang (TPPU).
dalam upaya memberantas dan menangkal Namun jalan terjal sudah menghadang.
pencucian uang di Indonesia bisa lebih mudah Faktanya, praktik pencucian uang di Indonesia saat
teratasi. Ironisnya ada isu yang justru dinilai bisa ini masih eksis, bahkan secara massif dijadikan
membuat kondisi back-fire kendati Indonesia sebagai bentuk pengalihan aset dari tindak pidana
sudah menjadi anggota FATF. korupsi. Misalnya saja, pada kasus kekayaan tidak
Sebagaimana diketahui, mundur dua dekade ke wajar Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat
belakang, FATF pernah menempatkan Indonesia Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang menjadi
sebagai negara yang tidak kooperatif dalam perhatian publik beberapa bulan lalu. Peristiwa itu
menegakkan standar internasional di bidang anti- digambarkan sebagai sisi gelap dari sistem hukum
pencucian uang. Hal ini tentu merusak kredibilitas yang dinilai masih banyak celah yang kemudian
ekonomi Indonesia, yang sangat erat kaitannya dimanfaatkan oleh para pelaku.
dengan menurunnya tingkat kepercayaan berbagai Lebih jauh lagi, kondisi itu menunjukkan
negara dan investor terhadap Indonesia. bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Pemerintah kemudian merespons dengan Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
mendirikan sebuah lembaga pengawas lalu lintas Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia dinilai tidak
dana mencurigakan bernama Pusat Pelaporan dan efektif dalam melawan pencucian uang.
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada April Harus diakui masalah penegakan hukum TPPU
2002. tidak dapat disamakan dengan tindak pidana
FATF juga sempat mem-blacklist Indonesia lain. Sebabnya dampak dari kejahatan itu akan
pada 2012 karena gagal memenuhi rekomendasi berdampak luas pada keuangan dan perbankan

70 Edisi 200 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id