Page 71 - Stabilitas Edisi 200 Tahun 2023

nasional, termasuk mengganggu Jangan sampai publik mempertanyakan
kepercayaan investor, dan menghambat
perekonomian. Maka dari itu pendekatan komitmen Pemerintah dan DPR untuk
follow the money—penelusuran aliran menghentikan praktik pencucian uang.
dana yang terkait dengan kejahatan
atau perbuatan melawan hukum,
harus menjadi bagian dari paradigma Pada Juni 2023, pemerintah melalui kini belum ada titik terang dalam proses
penegakan hukum negara dalam Menteri Koordinator Politik Hukum pembahasannya. Bahkan jika ditelusuri
memerangi kejahatan finansial. dan HAM, M Mahfud MD, menyatakan lagi RUU Perampasan Aset sejatinya
Ironisnya, saat ini pelaku pencucian bahwa salah satu syarat untuk menjadi telah disusun sejak 2007 hingga 2010
uang terkesan tidak merasakan dampak anggota FATF adalah RUU Perampasan lalu. Dan pada 2010 RUU tersebut sudah
apapun ketika dirinya ditangkap, bahkan Aset. Hal ini didukung oleh RUU siap.
dijebloskan ke penjara bertahun- Perampasan Aset yang dikeluarkan Tidak diragukan lagi, urgensi
tahun. Sebabnya, meski dihukum, oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Mei kehadiran aturan terkait perampasan
mereka masih dapat menikmati hasil 2023. Namun, sampai Indonesia menjadi aset tidak bisa ditawar lagi, dan tidak
kejahatan sebelumnya. Oleh karena itu, anggota FATF pada Oktober 2023, RUU bisa menunggu lebih lama lagi. Jangan
perampasan aset sangat penting bagi Perampasan Aset masih belum juga sampai publik mempertanyakan
rezim anti pencucian uang. dibahas di DPR. komitmen Pemerintah dan DPR untuk
Sayangnya, undang-undang masih Sementara, Ketua DPR RI Puan menghentikan praktik pencucian uang
belum disahkan Maharani menyatakan bahwa yang pada era digital ini makin masif dan
Namun, seolah-olah bertentangan pembahasan RUU tersebut belum dengan modus yang makin canggih.
dengan status Indonesia saat ini sebagai dilaksanaan karena harus mengikuti Juga jangan sampai terkesan bahwa
anggota FATF, RUU Perampasan prosedur yang ada di DPR. Memang keanggotaan Indonesia pada FATF tidak
Aset, yang merupakan ujung tombak agak aneh mendengar alasan itu. memiliki manfaat karena pemerintah
pelaksanaan pemberantasan pencucian Sebabnya seperti yang diketahui, RUU dan DPR gagal memenuhi segala aspek
uang, masih belum diketahui kapan akan itu terus muncul di daftar Program pembenahan pada penanganan tindak
disahkan. Legislasi Nasional di DPR dan hingga pidana pencucian uang.*

www.stabilitas.id Edisi 200 / 2023 / Th.XVIII 71