Page 77 - Stabilitas Edisi 183 Tahun 2022

Sebab itulah maka regulator tengah
menyiapkan aturan yang lebih ketat
dan tegas, agar aplikasi pinjaman
illegal bisa segera dipangkas. “Kami
bersama pemangku kepentingan lainnya
bersepakat untuk memberantas pinjol
ilegal dan memproses secara hukum
apabila melanggar perundangan yang
berlaku,” jelas Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso
dalam forum Bulan Fintech Nasional dan
Indonesia Fintech Summit 2021.
Langkah ketat ini sejatinya ditujukan
untuk melindungi masyarakat Indonesia
yang harus diakui belum banyak
memahami produk keuangan. Namun
demikian, di lain sisi otoritas tidak mau
juga pertumbuhan perusahaan berbasis
teknologi ini mandek. Dengan kata
lain, OJK tetap memberikan ruang bagi
lembaga jasa keuangan dan perusahaan
berbasis teknologi untuk berkembang
dengan tetap memastikan bahwa maskum
konsumen tidak dirugikan.
Karena penegakan hukum selama
ini masih lemah yang membuat pelaku
masih bebas melakukan hal yang sama OJK mendukung
dengan mengganti nama aplikasi, upaya pemerintah
ada akhirnya perkembangan maka regulator berniat meningkatkan dalam pengaturan
teknologi digital telah level aturan. Advisor Grup Inovasi
menunjukkan wajah jahatnya. Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan fintech dan ada
PMaraknya perusahaan teknologi Maskum rencana tersebut. Menurut pembahasan agar
yang menawarkan jasa keuangan dan dia, pemerintah melalui kementerian
telah menyentuh kebutuhan orang- keuangan sudah menerbitkan dan fintech ada satu
orang hingga yang paling dasar, telah menyiapkan kerangka kebijakan dan undang-undang
menimbulkan kekacauan tersendiri. regulasi penguatan sektor keuangan.
Banyak pihak-pihak tak bertanggung “OJK mendukung upaya pemerintah karena hingga
jawab yang membuat aplikasi pinjaman dalam pengaturan fintech dan ada sekarang belum ada
yang pada akhirnya malah menjerat pembahasan agar fintech ada satu
konsumen, bahkan beberapa memeras. undang-undang karena hingga sekarang Undang-Undang
Ironisnya lagi aplikasi pinjaman jahat belum ada Undang-Undang Fintech,” Fintech.
ini makin bertambah, yang salah satunya kata Maskum.
karena ketiadaan hukum yang jelas dan Keberadaan aturan fintech dengan
tegas yang bisa menghentikan aksi orang- strata tertinggi itu akan membuat sanksi
orang di belakangnya. Hingga Oktober para pemiliki pinjol ilegal menjadi
2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) lebih jelas dan tegas. Sebab, saat ini
mencatat ada 3.515 pinjol ilegal yang penindakan yang dilakukan kepada
telah dihentikan operasinya. Namun pinjol ilegal hanya sebatas pemblokiran
langkah tegas ini tidak membuat pelaku situs dan aplikasinya, namun pemiliknya
jera, malah membuatnya bertambah masih bisa membuatnya lagi dengan
subur, karena pemiliknya bebas untuk mudah.
membuat aplikasi lagi. Selain soal hukum, para pemangku

www.stabilitas.id Edisi No.183 / Tahun 2022 77