Page 78 - Stabilitas Edisi 183 Tahun 2022
P. 78
MANAJEMEN RISIKO
kepentingan juga akan mengupayakan elektronik (PSE) layanan Jasa Keuangan
langkah mengikis fintech jahat ini merupakan upaya merespons dampak
dengan meningkatkan literasi bagi pelanggaran pinjol ilegal yang
masyarakat kebanyakan. Terkait menimbulkan dampak negatif pada
dengan hal tersebut, Asosiasi Fintech masyarakat kebijakan moratorium,” kata
Indonesia (Aftech) meluncurkan situs dia.
www.cekfintech.id untuk memudahkan Terhitung sejak 2018 hingga
masyarakat mengetahui legalitas fintech 26 Oktober 2021, Kominfo sudah
atau pinjol. melakukan pemutusan akses terhadap
Situs tersebut akan menampilkan 4.906 konten fintech atau pinjol yang
daftar penyelenggara fintech yang melanggar peraturan. Konten atau pinjol
terdaftar di OJK, Bank Indonesia (BI), ilegal tersebut tersebar pada berbagai
serta Kementerian Komunikasi dan platform seperti situs penyedia aplikasi
Informatika (Kominfo). Hal tersebut Google PlayStore, situs file sharing,
juga merupakan arahan dari Presiden media sosial, dan lainnya.
Joko Widodo yang meminta para Selain pemutusan akses, Kominfo
pemangku kepentingan dan asosiasi juga menerima 5.327 laporan rekening
untuk meningkatkan literasi keuangan yang digunakan untuk penipuan
masyarakat untuk melawan pinjol ilegal. terkait dengan fintech atau pinjol pada
Sementara itu, Kepala Grup Oktober 2021. Melalui laporan tersebut
Kebijakan Sistem Pembayaran BI Retno tersusun daftar hitam sebanyak 400
Ponco Windarti mengungkapkan, inovasi ribu rekening yang dikumpulkan oleh
Johnny G Plate teknologi digital mampu meningkatkan Kominfo melalui platform cekrekening.
produktivitas, efisiensi, dan inklusivitas. id. Database tersebut dapat digunakan
Namun pada saat yang sama, digitalisasi oleh kementerian, lembaga serta aparat
Moratorium juga meningkatkan berbagai risiko, hukum dalam melaksanakan program
penanganan dan pencegahan tindak
seperti risiko siber, risiko terhadap
pendaftaran perlindungan data pribadi, hingga fintech pidana berbasis rekening.
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI)
sistem elektronik ilegal. “Oleh karena itu, pendekatan OJK Tongam L Tobing mengatakan,
yang berimbang antara mendorong
(PSE) layanan Jasa inovasi dan memitigasi berbagai risiko sebetulnya pinjol itu bertujuan baik
Keuangan merupakan perlu dilakukan secara saksama dan yaitu memberikan alternatif pendanaan
dalam tataran yang tepat,” kata dia.
bagi masyarakat yang tidak bisa dilayani
upaya merespons sektor keuangan formal. Saat ini, ada
dampak pelanggaran Perhatian Khusus 104 perusahaan pinjol yang berizin atau
Selain regulator, pemerintah juga
terdaftar di OJK yang sudah melayani
pinjol ilegal yang menaruh perhatian serius terhadap 70 juta lebih peminjam. Total dana
menimbulkan perkembangan bisnis fintech di Tanah pinjaman yang sudah disalurkan hingga
30 September 2021 sebesar Rp 262
Air. Menteri Komunikasi dan Informatika
dampak negatif pada Johnny G Plate menuturkan, perhatian triliun, sementara outstanding mencapai
masyarakat kebijakan khusus ini terutama terhadap fenomena Rp 26,9 triliun.
Namun, di sisi lain, adanya
moratorium pinjol ilegal yang merugikan berbagai kebutuhan dana masyarakat tersebut
lapisan masyarakat.
Sejauh ini, Johnny menjelaskan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang
Kominfo akan melakukan moratorium tidak bertanggung jawab dengan
pendaftaran penyelenggaraan sistem menawarkan pinjol ilegal yang penuh
elektronik layanan jasa keuangan pinjol. unsur penipuan atau pemerasan, seperti
Penerapan kebijakan ini mengiringi menetapkan suku bunga yang tinggi,
moratorium yang dilakukan oleh OJK denda tidak terbatas, bahkan melakukan
terhadap permohonan pendaftaran teror atau intimidasi terhadap peminjam
penyelenggara jasa pinjol baru. yang terlambat atau tidak mampu
“Moratorium pendaftaran sistem melunasi pinjaman.
78 Edisi No.183 / Tahun 2022 www.stabilitas.id
