Page 86 - Stabilitas Edisi 183 Tahun 2022
P. 86
MANAJEMEN RISIKO
2019, sebelum krisis Covid-19, maka pajak 2021 itu hendaknya tidak
sejatinya ekonomi belum pulih. berlebihan. Suryo menyadari bahwa ke
“Realisasi penerimaan pajak hingga depan, tantangan akan semakin berat.
November 2021 tercatat mencapai Rp Tahun 2022 akan menjadi tahun yang
1.082,6 triliun. Capaian ini masih jauh di sangat krusial, yaitu tahun terakhir
bawah realisasi penerimaan pajak pada defisit APBN boleh melebihi 3 persen.
November 2019, yang mencapai Rp Tahun 2023 harus sudah di bawah 3
1.312,4 triliun. Artinya ekonomi belum persen. Sementara, ketidakpastian risiko
bisa kembali seperti prapandemi. Butuh pandemi Covid-19 masih membayangi.
waktu untuk pulih sehingga pemerintah Penerimaan negara tentu dituntut
jangan lengah,” kata Bhima. semakin besar untuk dapat menutupi
defisit APBN tersebut. Oleh sebab itu,
Tantangan Berat 2022 DJP akan tetap mengevaluasi kinerja
Bhima lebih lanjut mengingatkan pada 2021 ini. DJP akan menyisir
tantangan yang sangat berat dihadapi kembali yang telah terjadi di 2021 untuk
pemerintah di tahun 2022. Dia mempersiapkan diri menjalani 2022.
menyebutkan, pemerintah harus waspada “Kinerja dan strategi yang sudah baik
karena kenaikan harga komoditas akan dilanjutkan pada 2022, kinerja dan
memang masih menguntungkan buat strategi yang kurang baik akan diperbaiki
Indonesia saat ini, sehingga pendapatan dan jika perlu diganti,” pungkas Suryo.
dari sawit dan batubara naik. “Tapi di Sementara itu Pengamat pajak
dalam negeri perlu waspada efek ke dari Center for Indonesia Taxation
Bhima Yudhistira inflasi dan belanja subsidi energi yang Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai ada
merangkak naik,” ucap dia. beberapa kebijakan reformasi perpajakan
Selain itu, pemerintah akan yang diharapkan mampu membantu
Penerimaan pajak menghadapi tekanan pembiayaan pemenuhan pundi-pundi penerimaan
utang, di mana beban bunga masih jadi
di tahun 2022. Salah satunya adalah
hingga November ancaman fiskal. Pada Oktober 2019 program pengungkapan sukarela (PPS)
2021 tercatat lalu, penerimaan pajak lebih besar dan yang dimulai pada 1 Januari 2022
dapat menambah penerimaan negara
pembiayaan utangnya Rp384,5 triliun.
mencapai Rp 1.082,6 Dibanding saat ini pajaknya lebih rendah dari pajak penghasilan (PPh) final yang
triliun. Capaian ini dan utangnya bertambah Rp608,2 triliun dibayarkan.
Namun soal seberapa besar, menurut
hampir naik dua kali lipat beban utang
masih jauh di bawah baru. Fajry tentunya akan bergantung dari nilai
Nah, tahun 2022, volatilitas nilai
realisasi November tukar dan kenaikan suku bunga akan harta yang berhasil diungkapkan dari
program PPS ini. Dia menambahkan,
2019, yang mencapai membuat porsi pembayaran bunga utang jumlah wajib pajak yang melaporkan
Rp 1.312,4 triliun. terhadap penerimaan pajak makin lebar. hartanya secara sukarela akan
bergantung pada keberhasilan sosialisasi
Memang, ada rencana tax amnesty jilid
Artinya ekonomi dua, namun menurut Bhima hal itu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
belum bisa kembali hanya menolong dalam jangka pendek. Pajak Kemenkeu.
Sejauh ini upaya pemerintah dinilai
seperti prapandemi “Banyak variabel yang mempengaruhi telah cukup baik dengan mengundang
wajib pajak ikut tax amnesty tahun 2022,
salah satunya pertimbangan tarif tebusan asosiasi pengusaha untuk turut dalam
yang lebih mahal, dan pemilihan sektor sosialisasi program ini. Karena untuk
dana repatriasi yang terbatas pada surat mengikuti program ini cukup mudah
utang pemerintah dan pengolahan SDA/ dan tak memakan waktu yang banyak,
EBT,” pungkas Bhima. serta pelaporannya sudah dilakukan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentu secara online. Sementara WP yang
menyadari tantangan itu. Maka dari itu mengikuti program tax amnesty pada
Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta 2016 tetapi belum melaporkan seluruh
euforia akan keberhasilan penerimaan hartanya, diharapkan dapat melaporkan
86 Edisi No.183 / Tahun 2022 www.stabilitas.id
