Page 87 - Stabilitas Edisi 183 Tahun 2022
P. 87

Prestasi pemerintah       seluruh hartanya dalam program ini.   Target ini lebih besar jika dibandingkan
                   terkait pajak tidak      “Jadi, dengan adanya program PPS ini   posisi tahun sebelumnya sebesar
                   terlepas dari revisi     diharapkan kepatuhan materiil, tak   Rp1.229,6 triliun.
                 target yang dilakukan
                pada September 2020         hanya formil, dapat meningkat,” imbuh   Ajib Hamdani, Bidang Kajian
                   dan juga efek dari       Fajry.                             Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi
               rendahnya penerimaan            Dia juga berharap program PPS ini   Emiten Indonesia, memandang target
                pajak selama pandemi.
                                            dijalankan tanpa melupakan program   tersebut bisa dicapai meski tahun ini
                                            ekstensifikasi dan intensifikasi pajak agar   masih penuh dengan tantangan. Satu-
                                            rasio pajak Indonesia dapat meningkat.   satunya yang menjadi tantangan dalam
                                            CITA sendiri menilai bahwa penerapan   upaya pengumpulan pajak adalah
                                            pertumbuhan target penerimaan pajak   tentang integrasi data dan penguatan
                                            yang moderat pada 2022 membuat tren   lembaga otoritas. Dengan asas
                                            positif dapat berlanjut tahun depan.   perpajakan yang dianut di Indonesia
                                               Selain itu, Fajry menilai bahwa   self assessment, maka kunci pencapaian
                                            pengawasan yang semakin optimal    penerimaan adalah efektivitas edukasi
                                            dan adanya paket reformasi perpajakan   dan pengawasan yang dilakukan oleh
                                            dalam Undang-Undang Harmonisasi    otoritas.
                                            Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan    Sebabnya, wajib pajak melakukan
                                            mendorong kinerja perpajakan 2022.   penghitungan pajaknya sendiri,
                                            Namun demikian, pemerintah perlu   menyetor, kemudian melaporkan ke
                                            menyiapkan strategi dan perencanaan   kantor pajak. Fungsi dari kantor pajak
                                            untuk menjamin paket kebijakan dalam   adalah melakukan pengawasan atas
                                            UU HPP, seperti PPS dapat berjalan   pelaksanaan kewajiban para wajib pajak
                                            dengan baik.                       tersebut. “Integrasi data yang valid bisa
                                               Untuk diketahui Pemerintah      menjadi instrumen yang sangat efektif
                                            menargetkan penerimaan pajak di dalam   untuk melakukan pengawasan ini,” jelas
                                            APBN 2022 sebesar Rp1.510 triliun.   Ajib.


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi No.183 / Tahun 2022 87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92