Page 3 - Kurikulum Manajemen Stress Plus
P. 3

BAB I

                                                        PENDAHULUAN


                        A.     LATAR BELAKANG
                                     Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  lingkungan  DPR  RI  dituntut  untuk  terus

                               menerus meningkatkan kinerja yang lebih baik terutama dalam memberikan layanan

                               kepada Anggota Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan
                               tugas sehari-hari, ASN menemui padatnya Jadwal kerja yang, dinamis dan beban

                               kerja yang penuh tantangan, keduanya dapat menimbulkan stres. maka, ASN perlu
                               mendapat  peningkatan  kemampuan  mendeskripkan  konsep  dasar  stres,

                               mengidentifikasi sumber dan dampak stres, faktor-faktor yang mempengaruhi stres

                               sehingga mampu mengelola stres melalui manajemen stres yang baik.


                        B.     DASAR HUKUM
                               1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

                               2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2002  tentang  Pendidikan  dan

                                   Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
                               3.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

                                   Negeri Sipil (PNS)
                               4.  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan

                                   Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
                               5.  Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  10  Tahun  2018  tentang

                                   Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

                               6.  Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
                                   Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

                                   Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris
                                   Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;

                               7.  Peraturan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  13  Tahun  2011
                                   tentang  Pedoman  Umum  Pembinaan  Penyelenggaraan  Pendidikan  dan

                                   Pelatihan Teknis;





                                                               1
   1   2   3   4   5   6   7   8