Page 6 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 6
PENGANTAR
KETUA SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL
Kebutuhan tanah untuk mendukung pembangunan atau yang
kemudian hadir dalam terminologi pengadaan tanah untuk kepentingan
umum merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan. Dalam konteks ini
tentu saja kesejahteraan bersama tetap menjadi muara yang diharapkan
mampu menjadi nafas dari setiap kegiatan pengadaan tanah yang
dilakukan. Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan di satu sisi
dan kebutuhan tanah sebagai penopang dan sumber penghidupan
masyarakat di sisi yang lain, memang membutuhkan pengelolaan
dan penyikapan yang arif mengingat keberadaan tanah dan tekanan
penduduk yang dari tahun ke tahun juga semakin menunjukkan betapa
tanah menjadi aset yang semakin mahal.
Pengadaan tanah (land acquisition) secara teoritis terdiri dari:
pengadaan tanah secara sukarela (voluntary acquisition of land)
dan pengadaan tanah secara wajib (compulsary acquisition of land).
Secara garis besar di Indonesia dikenal dua jenis pengadaan tanah
yaitu pengadataan tanah untuk keperluan pemerintah dan pengadaan
tanah untuk keperluan swasta. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh
pemerintah dibagi menjadi pengadaaan tanah bagi kepentingan
umum dan bukan kepentingan umum (kepentingan komersial).
Sementara itu pengadaan tanah bagi kepentingan swasta dapat juga
digolongkan menjadi kepentingan komersial dan bukan komersial,
yakni yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk
dalam pembangunan sarana umum dan fasilitas-fasilitas sosial.
