Page 509 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 509

Masalah Agraria

              perlu dipakai, bilamana ada disertakan surat tanda tidak
              mampu. Yang harus disebutkan dalam surat permohonan itu,
              yaitu:
              1e.Nama, huruf pangkal nama, pekerjaan atau pangkat yang
                memohon tanah tadi, bilamana si pemohon seorang-orang;
                akan tetapi kalau badan hak  (rechtspersoon) yang memo-
                                        1
                honkan itu, harus disebutkan nama dan tempat kedudukan-
                nya; dan bilamana si pemohon memohonkan  untuk orang
                lain, haruslah diunjukkan atau disebutkan juga surat
                penguasaan orang lain itu. (Bagian daerah yang mempu-
                nyai dan menguasai uangnya sendiri  disamakan dengan
                                                2
                orang). Untuk pegawai-pegawai negeri berlakulah syarat-
                syarat larangan dari Staatsblad 1904 no. 199).
              2e.keterangan tentang si pemohon, yakni:
                a. telah sampai umur atau belum,
                b. rakyat Belanda atau
                c. penduduk tanah Belanda, atau
                d. penduduk tanah Hindia Belanda.
                   (Kepada perseroan perdagangan dan badan hak hanya-
                   lah diberi mem-pak tanah dengan hak turun temurun
                   untuk tempat menanam tanam-tanaman, bilamana hal
                   itu melakukan perusahaan-perseroan itu, seperti terse-
                   but dalam peraturannya, Bijblad No. 4580).
              3e.Keterangan tentang:
                a. tanam-tanaman yang akan ditanam oleh si pemohon;
                b. lamanya tanah itu diminta di-pak; (paling 75 tahun);
                c. berapa bau luasnya menurut taksiran;
                d. letak tanah itu, yakni dalam distrik, afdeeling dan kere-
                   sidenan mana, dengan menunjukkan kepada badan atau
                   peta yang dilampirkan pada surat permohonan itu.
                   Yang boleh dimohonkan hanyalah tanah lepas,   yaitu
                                                           3
                   tanah yang tidak diusahakan oleh Bumiputera dan tiada
                   masuk terhitung pangonan umum atau tidak masuk


            1  Badan Hukum
            2  Daerah otonom
            3  Tanah bebas
            488
   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514