Page 159 - Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inivasi system Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964
P. 159
Land Reform Lokal A La Ngandagan
61
permukiman yang direncanakan. Selain itu, dua jalan
utama yang menghubungkan dusun Krajan dengan dusun
Karang Turi hasil kebijakan Soemotrito juga masih bertahan
hingga saat ini.
Demikian pula, beberapa aspek penting dari kebijakan
land reform lokal yang diprakarsai Soemotirto tidak berlanjut
lagi. Yang paling mencolok adalah dihapuskannya grojogan,
yakni mekanisme tukar menukar tenaga dalam tahapan
pengolahan tanah, penanaman padi dan pemanenannya.
Mekanisme ini diperkenalkan oleh Soemotirto sebagai
alternatif terhadap hubungan-hubungan perburuhan dan
penyakapan yang dipandangnya bersifat eksploitatif. Ibarat
gubuk yang diterjang topan, praktik grojogan ini langsung
sirna setelah Soemotirto meninggal dunia dan pemerintahan
desa berganti. Dan bersamaan dengan itu, bentuk-bentuk
perburuhan dan penyakapan dalam produksi komoditi
pertanian pun muncul kembali dan membentuk pola
hubungan agraris yang dominan di desa Ngandagan.
Sistem sawah buruhan, di mana desa mengelola dan
mengatur pendistribusian pecahan tanah kulian, masih
relatif bertahan sampai saat ini. Namun, semenjak itu
penentuan prioritas penerimanya sudah mulai bergeser.
Selain fungsinya sebagai sarana redistribusi sumber-sumber
agraria di desa, sawah buruhan juga mulai dijadikan
sebagai sarana menggalang dukungan politik bagi elit desa
seiring dengan konsolidasi rezim Orde Baru yang sedang
61. Uraian pada paragraf ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan
seorang informan yang bernama Soekarto, wawancara pada tanggal
4 Juni 2010.
130
