Page 9 - Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inivasi system Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964
P. 9
Land Reform Lokal A La Ngandagan
sawah kuliannya; dan sebagai timbal baliknya,
ia diharuskan mengabdi sebagai buruh kepada
kuli baku tersebut. Pada masa Soemotirto,
pola hubungan patronase ini diputuskan
dengan menarik kembali sawah komunal hasil
penyisihan ini langsung dikelola oleh desa.
Buruhan : petak sawah yang berasal dari sawah kuliah
yang disisihkan oleh pemegangnya untuk
diberikan sebagai hak garap kepada petani tak
bertanah. Pemberian hak garap ini membuat
`
si penerimanya terikat pada pihak pertama
dalam hubungan patron-klien
Danton : kepala hansip yang bersifat mutlak
v
Eigendom : hak milik pribadi; konsep kepemilikan a la
Barat
Gogolan : tanah milik komunal yang dikelola oleh desa
dan hak garapannya digilirkan di antara warga
inti desa secara periodik maupun sampai
pemegangnya meninggal dunia. Dalam
perkembangannya, kontrol desa atas tanah
komunal ini kian melemah dan hak warga
desa yang menguasai bidang-bidang tanah
tersebut semakin kuat dan serupa dengan hak
milik penuh (yasan)
Grojogan : mekanisme tukar menukar tenaga kerja
menurut curahan hari kerja. Mekanisme
ini diperkenalkan oleh Lurah Soemotirto
sebagai ganti dari pola-pola pengupahan
dan penyakapan tanah dalam produksi
pertanian
viii

