Page 12 - Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inivasi system Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964

Kata Pengantar
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

angsa Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada situasi
Bdi simpang jalan. Di satu sisi ada arus kesadaran untuk
mengoreksi kesalahan sistem politik dan hukum agraria
pada masa lalu dan menata ulang sistem tersebut sehingga
dapat mewujudkan cita-cita sebesar-besar kemakmuran
rakyat seperti termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.
Arus ini tercermin dalam TAP MPR No. IX/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam,
sedangkan pada tataran peraturan operasional hal itu
tercermin dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Selain itu, arus ini juga tercermin dalam Rancangan PP
Reforma Agraria dan Rancangan UU Pertanahan yang
sedang digodog saat ini.
Namun di pihak lain, arus yang berlawanan yang
berlangsung sebagai suatu kekuatan global juga turut
membayang-bayangi. Terjadinya proses pengambilan tanah
skala besar sebagai bentuk kontemporer dari proses enclosure