Page 25 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi
P. 25

utama penelitian pembentukan modal era 90-an (orde
             pembangunan) di atas masih bersandar pada pendekatan
             “menetes ke bawah” (trickle down efect). Dengan menekankan
             asumsi bahwa peluang bekerja ditentukan oleh peluang
             berusaha dimana masih adanya kelembagaan tradisional yang
             mengatur kewajiban-kewajiban golongan ekonomi kuat dalam
             membantu golongan miskin di desa. Semakin luas peluang
             berusaha bagi golongan ekonomi kuat di desa (elite desa),
             semakin luas pula peluang bekerja bagi buruh tani atau
             golongan miskin di desa.
                   Di tempat berbeda, lewat berbagai penelitiaan di bebe-
             rapa negara Afrika, Chambers dan kawan-kawan (Sussex
             University) di era 90an mengembangkan konsep “Sustain-
             able Livelihood” (SL). Berkaitan dengan hal ini, para ahli
             Bank Dunia pun turut mengembangkan konsep SL tersebut
             yang di dalamnya mencakup konsep penguatan “modal
             sosial”. Masuknya variabel “modal sosial” ini ditengarai oleh
             berbagai kegagalan proyek pengentasan kemiskinan Bank
             Dunia di negara-negara Afrika (bandingkan dengan konsep
             Graamen Bank Muhammad  Yunus). Kritik utama dari
             konsep “modal sosial” Bank Dunia bahwa konsep tersebut
             hanya sebatas solusi dari inefisiensi penyaluran bantuan.
             Selanjutnya, para antropolog Bank Dunia pun mengembang-
             kan konsep “Community-Driven Development” (CDD) yang
             di Indonesia diterjemahkan dalam proyek P2KP, PNPM dan
             sebagainya. Selain itu, hal yang perlu digarisbawahi dari
             laporan World Development Report 2008 adalah disuguhkan-
             nya sebuah fakta bahwa masyarakat pedesaan saat ini tidak
             lagi menggantungkan diri pada sektor pertanian.
                   Namun demikian, persoalan ketimpangan struktur
             agraria tidak dilihat sebagai prioritas masalah. Mengenai
             bentuk penguasaan dan status hukum dari sumber agraria,
             menurut de Soto (2003), kurang dari 80% rakyat di dunia
             ketiga dan di negara-negara bekas Soviet tidak memiliki good

             11
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30