Page 211 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

188 FX. Sumarja

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Perlu diperhatikan bahwa perjanjian tersebut harus mengingat
juga kepatutan, kesusilaan dan undang-undang yang lain. Dasar
hukum BGS selain tunduk pada asas kebebasan berkontrak, juga
pada Kepmenkeu No. 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama
Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah. Ketentuan yang
mengarahkan pemegang hak atas tanah perorangan/badan hukum
swasta untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah dengan pihak

lain dapat disimak pada ketentuan Pasal 3 Kepmenkeu No. 248/
KMK.04/1995, sebagai berikut:
(1) Bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak
atas tanah setelah masa perjanjian bangun guna serah berakhir
adalah merupakan penghasilan bagi pemegang hak atas tanah

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.
10 Tahun 1994.
(2) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang
Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto
nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) bangunan yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun

1994 dan harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan
berikutnya setelah masa guna serah berakhir.
(3) Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), bagi orang pribadi bersifat final dan bagi Wajib Pajak
badan adalah merupakan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal
25 yang dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

(4) Nilai perolehan atas bangunan yang diterima dari investor