Page 210 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 187

50 tahun. Jangan sampai setelah diserahkan kepada pemilik tanah,
justru biaya perawatannya lebih besar dari produktivitasnya. Kalau
hal ini yang terjadi, maka jelas ini mengarah pada proses penguasaan
tanah hak milik pada orang asing. Artinya BGS bisa mengarah pada
pemberian peluang bagi orang asing memiliki tanah hak milik dan
merupakan pelemahan terhadap ketentuan larangan pemindahan
tanah hak milik kepada orang asing yang termuat dalam Pasal 26
ayat (2) UUPA.

Pelemahan terhadap ketentuan larangan pemindahan tanah hak
milik kepada orang asing yang termuat dalam UUPA oleh BGS/BOT,
dapat disimak contoh yang diberikan oleh Anita Kamilah berikut:

“Mengingat BOT hanya sebuah konsep yang umum sifatnya,
maka BOT tidak saja digunakan untuk proyek pemerintah
saja, namun dapat juga digunakan untuk proyek swasta,
artinya pihak yang terlibat yaitu individu dengan individu,
individu dengan swasta, atau swasta dengan swasta. Misalnya
di Denpasar Bali, penduduk asli memiliki tanah di tempat
yang cukup srategis, tetapi tidak memiliki cukup dana untuk
mendirikan bangunan komersial, pihak investor meminta izin
mendirikan bangunan hotel atau penginapan di atas tanah
penduduk asli tersebut dengan biaya seluruhnya ditanggung
pihak investor dan diperjanjikan untuk jangka waktu 30 tahun
atau sesuai dengan perjanjian untuk dilakukan pengoperasian,
dan setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka bangunan
dan sarana prasarana pendukungnya dikembalikan kepada
pemilik hak atas tanah tersebut tanpa syarat. Selanjutnya
dapat dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa apabila hal
itu dikehendaki para pihak setelah masa konsesi selesai”. 56

Dasar hukum BGS antara individu dengan individu atau individu
dengan swasta, serta swasta dengan swasta adalah ketentuan
kebebasan berkontrak yang tunduk pada ketentuan Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah

56 Anita Kamilah..., Op. Cit., hlm. 116-117.