Page 205 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

182 FX. Sumarja

Terdapat keganjilan dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun terkait dengan pemanfaatan tanah barang milik negara/
daerah dan jangka waktunya. Aturan pemanfaatan tanah barang
milik negara/daerah tersebut bertentangan dengan UUPA. Pasal 19
ayat (1) UU Rumah Susun menyatakan, pemanfaatan barang milik
negara/daerah berupa tanah untuk pembangunan rumah susun
dilakukan dengan cara sewa atau kerjasama pemanfaatan. UUPA
menganut prinsip bahwa yang berhak menyewakan tanah hanyalah
pemilik tanah, karena negara atau instansi pemerintah pengguna

tanah barang milik negara itu bukan sebagai pemilik tanah, maka dia
tidak boleh menyewakan tanah kepada pengembang rumah susun.
Sementara itu Pasal 21 ayat (3) UU Rumah Susun mengatur
bahwa jangka waktu sewa atas tanah diberikan selama 60 tahun
sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis. Jangka waktu ini dirasa

janggal karena melebihi jangka waktu HGU dan HGB dan HP.
Walaupun UUPA tidak menyebutkan jangka waktu sewa tanah untuk
bangunan (Pasal 44-45), namun kepatutannya jangka waktu sewa
tidak boleh melebihi hak lain yang lebih kuat yaitu HGU, HGB, dan
HP. Apabila hak sewa tanah untuk bangunan dengan jangka waktu
60 tahun itu kemudian dinikmati oleh orang asing, bukankah ini
akan memperlemah aturan larangan pemindahan tanah hak milik
kepada orang asing yang termuat dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Selain undang-undang tersebut di atas masih ada undang-
undang yang memperlemah ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA,
yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untungnya
ketentuan yang memperlemah UUPA telah dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi. Pasal 21 huruf a dan Pasal 22 UU No. 25 Tahun

2007 menyatakan bahwa selain fasilitas, pemerintah memberikan
51

51 Fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa: a.
pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai
tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan