Page 200 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 177

tanah, agar dapat dimiliki oleh calon penerima hak harus diajukan
permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan
perubahan hak yang sesuai.
Pertimbangan keluarnya Pasal 14 ayat (2) Permendagri
No. 6 Tahun 1972 adalah agar tanah yang dipindahkan (dijual/
dihibahkan) tidak jatuh pada subjek hak yang tidak berhak.
Perubahan hak diperlukan agar dapat dimiliki oleh subjek yang

menerimanya. Meskipun ketentuan ini bukan maksudnya memberi
peluang kepada orang asing untuk mendapatkan hak milik atas
tanah, namun ketentuan ini akan dimanfaatkannya. Ketentuan ini
bisa dikategorikan sebagai pelemahan terhadap aturan larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Misalnya, tanah
hak milik dijual kepada WNA, supaya tanah tetap dapat dimiliki,
status hak miliknya diturunkan menjadi hak pakai. Peluang orang

asing mendapatkan tanah hak milik diperbesar dengan adanya
proses penurunan status hak atas tanah yang akan mendapatkan
kemudahan lebih lanjut dengan ketentuan PPJB.
Ketentuan perolehan hak atas tanah secara normal tersebut
di atas dinilai memakan waktu lama, sukar dan tidak efisien.
Mekanisme itu dirasa menghambat lalu lintas bisnis. Pemerintah

sangat menyadari bahwa tanah sudah menjadi komoditas/barang
dagangan, yang bisa dengan mudah memberikan kontribusi
terhadap pendapatan negara/daerah, melalui Pajak Penghasilan
(PPh) dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Oleh karenanya, melalui Permennag/ Ka.BPN No. 9 tahun 1999
mekanismenya lebih disederhanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal
93, 94 dan 95 Permennag/Ka.BPN No. 9 tahun 1999 mekanisme

perolehan tanahnya sebagai berikut:
(1) peralihan Hak Milik atau HGU atau HGB dilakukan terlebih
dahulu kepada WNA atau Hak Milik kepada badan hukum
dengan dibuatkan Risalah Lelang jika dilakukan melalui