Page 196 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 173

Disadari bahwa semakin banyak jumlah penduduk semakin
banyak diperlukan tanah, padahal jumlah luas tanah terbatas,
sehingga tanah semakin lama akan semakin mempunyai nilai
ekonomis yang tinggi. Ditambahkan lagi adanya sifat tanah yang
relatif tetap tidak berubah, artinya tidak mudah rusak dan berkurang
nilai ekonomisnya. Atas dasar itulah sudah sewajarnya jika tanah
akan banyak dicari dan menjadi objek perebutan sepanjang masa,
tidak terkecuali orang asing. Oleh sebab itu, ketentuan PPJB di
atas akan memicu terjadinya pelanggaran terhadap aturan larangan

kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Orang asing akan
menjadi pemesan dan pembeli rumah untuk sementara, dan untuk
selanjutnya dijual kembali. Langkah yang akan ditempuhnya adalah
dengan cara penyelundupan hukum dengan cara pinjam nama atau
menikahi WNI.

Sementara itu, instrumen untuk mencegah ataupun menangani
terjadinya pinjam nama, substansi aturannya belum lengkap,
yaitu terkait dengan pengaturan lembaga yang bertanggungjawab
dan ancaman sanksi pidana bagi yang dipinjam nama. Selain itu
penegakan hukumnya juga belum sesuai dengan semangat yang
dikandung dalam aturan larangan kepemilikan tanah hak milik
oleh orang asing atau larangan pemindahan tanah hak milik kepada
orang asing.

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika penggunaan
PPJB ini perlu dibatasi. Sejalan dengan teori pembentukan peraturan
perundang-undangan (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011) baik dari sisi
kesesuaian antara jenis, hierarki, maupun materi muatan, pembatasan
terhadap penggunaan PPJB dapat diatur dalam Peraturan Menteri

seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 42 ayat (3) UU Perumahan,
atau dalam revisi terhadap KepmenperaNo. 11/KPTS/1994 tentang
Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Kepmenpera
No. 9/Kpts/M/ 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.