Page 192 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 169

sudah terstandar. Artinya para pihak tidak bisa menentukan sendiri
isinya. Isinya telah ditentukan dan ditegaskan dalam Lampiran
Kepmenpera No.11/KPTS/1994 dan Lampiran Kepmenpera No. 9/
KPTS/M/1995.
Sejalan dengan pendapat Maria SW. Sumardjono di atas bahwa
jika objek jual belinya sudah nyata-nyata ada seperti bangunannya
sudah selesai dan sudah bersertifikat serta sudah layak dihuni,

maka jual belinya harus dilakukan dengan perjanjian yang bersifat
nyata, tunai/kontan, dan terang. Menteri Perumahan Rakyat telah
43
mengakomodirnya dalam peraturan perundang-undangan seperti
yang telah disebutkan di atas. Kepmenpera tersebut telah memuat
ketentuan yang mendorong pengakhiran perjanjian perikatan jual
beli dan menindaklanjuti dengan pembuatan dan penandatanganan
Akta Jual Belinya di hadapan dan oleh PPAT. Artinya substansi

Kepmenpera tersebut sangat dipengaruhi pendapatnya Maria
SW. Sumardjono. Persoalannya adalah Kepmenpera tersebut juga
membuka kemungkinan bagi pihak pembeli yang belum menjadi
pemilik hak atas tanah untuk menjualnya kembali kepada pihak
ketiga dan pihak ketiga menjualnya lagi kepada pembeli yang baru.
Hal ini bertentangan dengan suatu asas, bahwa orang tidak bisa
menyerahkan sesuatu melebihi yang dimilikinya (nemo plus juris
transfere potest quam ipse habet) atau orang tidak dapat memberikan
sesuatu yang tidak ia miliki (nemo dat quod non habet). 44

Ketentuan untuk segera melakukan pengakhiran perjanjian
pengikatan jual beli dan menindaklanjuti dengan akta jual beli

dan Kepmenpera 95 menggunakan istilah Pengikatan Jual Beli (PJB)
rumah.

43 Kompas, 4 September 1993; Maria SW. Sumardjono, Kebijakan
Pertanahan..., Op. Cit., hlm. 140.
44 Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum, Inggris-Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika, 2006, hlm. 410-411.