Page 188 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 188
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 165
besar dengan merugikan pembeli, sementara pemegang hak atas
tanah yang sebenarnya dirugikan atau dikurangi harga sebenarnya
yang dapat diperoleh.
Berdasarkan adanya praktik di lapangan, dan kritik terhadap
penjualan pra-proyek rumah serta guna memberikan landasan
hukumnya bagi pengembang perumahan, maka Menteri Perumahan
mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat atau
Kepmenpera No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual
Beli Satuan Rumah Susun dan Kepmenpera No. 9/Kpts/M/1995
tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Kedua peraturan
ini, dimaksudkan untuk mengatur penjualan rumah, namun secara
teknis-yuridis penjualan rumah tidak mungkin berdiri sendiri.
Jual beli rumah tidak terlepas dari penjualan tanah tempat
berdirinya bangunan rumahnya. Seseorang yang menjual rumah
mesti sekaligus menjual tanahnya sehingga peraturan perundang-
undangan sektoral yang mengatur jual beli rumah berimplikasi juga
pada pengaturan jual beli tanah tempat berdirinya bangunan rumah.
Pada saat sekarang ini, mengingat belum adanya peraturan
menteri yang dimaksudkan oleh Pasal 42 ayat (3) UU Perumahan,
maka dua keputusan menteri, yaitu Keputusan Menteri Negara
Perumahan Rakyat atau Kepmenpera No. 11/ KPTS/1994 tentang
Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Kepmenpera
No .9/Kpts/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah,
dapat dijadikan pedoman.
PPJB, sebelum ada pengaturan dalam UUPP dan UURS serta
Kepmenpera No. 11/ KPTS/1994 dan Kepmenpera No .9/ Kpts/M/1995,
sudah ada pengaturannya di dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun
1982 yang mengatur pembatasan penggunaan kuasa mutlak. Kuasa
mutlak diperbolehkan terhadap:
a. Penggunaan kuasa penuh yang dimaksud dalam pasal 3 blanko
Akta Jual Beli yang bentuk aktanya ditetapkan oleh Menteri
