Page 191 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

168 FX. Sumarja

rumah, prasarana, sarana, dana utilitas umum perumahan, fasilitas
lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.
Sementara itu dalam UURS ditentukan bahwa untuk dapat
melakukan PPJB dengan konsumen, pengembang harus telah
memenuhi syarat adanya kepastian atas; a) status kepemilikan tanah;
b) kepemilikan IMB; c) ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum; d) keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan

e) hal yang diperjanjikan. Maksud dari kata “hal yang diperjanjikan”
di sini adalah kondisi satuan rumah susun yang dibangun dan dijual
kepada konsumen yang dipasarkan, termasuk melalui media promosi,
antara lain, lokasi rumah susun, bentuk sarusun, spesifikasi bangunan,
harga sarusun, prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun,
fasilitas lain, serta waktu serah terima sarusun.

Selain persyaratan di atas menurut Kepmenpera, penjualan pra-
proyek atau pembelian secara inden baru boleh dilakukan jika
dipenuhi syarat, yaitu: sebelum melakukan pemasaran perdana
atau melakukan penjualan pra-proyek Rumah Susun, Perusahaan
Pembangunan Perumahan wajib melaporkan kepada Bupati/
Walikota dengan tembusan kepada Menteri Negara Perumahan
Rakyat dengan melampirkan: Surat Persetujuan Izin Prinsip dan

Izin Lokasi; Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan tentang
penguasaan tanah oleh Perusahaan yang akan dijadikan tempat
mendirikan rumah; Surat Izin Mendirikan Bangunan; dan gambar
denah pertelaan rumah atau rumah susun yang akan dibangun dan
telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah. 41

Guna memberikan jaminan terhadap pihak-pihak dalam
jual beli tanah berikut bangunan secara inden tersebut, kedua
Kepmenpera tersebut mewajibkan penggunaan PJB yang aktanya
42

41 Lampiran Kepmenpera No.11/KPTS/1994 angka III butir 5.3.1 dan
Lampiran Kepmen-pera No. 9/KPTS/M/1995 angka II butir 3.

42 Kepmenpera 94 menggunakan istilah Perikatan Jual Beli (PJB) sarusun,