Page 186 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 163

perumahan tidak boleh menjual tanah dan atau bangunan rumah
sebelum tanah dan atau bangunan rumahnya ada dan selesai dibangun.
Meskipun jelas aturannya bahwa tidak diperbolehkan menjual
tanah berikut bangunan rumah yang belum selesai pembangunannya,
namun praktiknya berbeda. Praktik penjualan rumah sebelum
selesai dibangun banyak mendapat kritik dari berbagai pihak.
Kritikan datang dari Boedi Harsono dan Maria SW. Sumardjono yang

dikutip Nurhasan Ismail, menyatakan bahwa penjualan dengan
36
pra-proyek rumah susun berikut tanah hak bersamanya melanggar
peraturan di atas sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi. Meskipun
menurut Maria SW. Sumardjono sepanjang penjualan pra-proyek
rumah tersebut dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tidak
masalah. PPJB bukanlah jual beli yang sebenarnya dan masih dalam
ranah hukum perdata. PPJB belum memasuki ranah hukum tanah

yang berupa akta jual beli di hadapan PPAT. PPJB berbeda dengan
Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT.
Menurut Ter Haar di dalam hukum adat dikenal objek perjanjian
dengan uang pengikat, berupa tanah dan bukan tanah oleh Maria
SW. Sumardjono disebutnya indent. Demikian, menurutnya
37
konsep PPJB sebenarnya telah dikenal dalam hukum adat Indonesia.

Lebih lanjut dikemukakan jika objek jual belinya sudah nyata-nyata
ada seperti bangunannya sudah selesai dan sudah bersertifikat
serta sudah layak dihuni, maka jual belinya harus dilakukan
dengan perjanjian yang bersifat nyata, tunai/ kontan, dan terang
sebagaimana dianut oleh hukum pertanahan nasional yang
mendasarkan diri pada hukum tanah adat. 38

36 Nurhasan Ismail..., Op. Cit., hlm. 151.

37 Maria SW. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan
Implementasi, Edisi Revisi, Jakarta: Buku Kompas, 2007, hlm. 140.
38 Jual beli menurut hukum adat tentang tanah adalah perbuatan hukum
pemindahan hak atas tanah antara penjual dan pembeli di hadapan