Page 182 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 159

memperlemah katentuan larangan kepemilikan tanah hak milik
oleh orng asing yang termuat di dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 21 ayat
(3) dan (4) serta Pasal 26 ayat (2) UUPA.
Pada sisi yang lain kuasa mutlak juga berguna untuk kelancaran
lalu lintas ekonomi, khususnya di bidang bisnis atau ekonomi.
Mengingat dikeluarkannya Instruksi Mendagri No. 14 Tahun
1982 adalah dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang sifatnya

terbatas dalam arti jangkauan dan jangka waktunya, mendahului
dikeluarkannya peraturan-perundangan yang akan mengatur
larangan penggunaan kuasa mutlak tersebut secara tuntas, maka
sudah saatnya untuk ditinjau kembali.

Peninjauan terhadap aturan larangan penggunaan kuasa mutlak,
misalnya dengan cara memasukkan pengaturan tentang pemberian
dan penggunaan kuasa mutlak di bidang pertanahan dalam
penyusunan RUU Pertanahan ataupun RUU Hak-Hak Atas Tanah
yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah ataupun Dewan. Jikalau
33
Pemerintah konsisten dengan UUPA, seyogya-nya RUU Hak Milik atas
tanah yang dibentuk terlebih dahalu. Pengaturan tentang pemberian
dan penggunaan lembaga kuasa mutlak di bidang pertanahan minimal
memuat hal-hal sebagai berikut: esensi pemberian kuasa yang dilarang

dan yang diperkenankan disertai dengan syarat-syarat dan jangka
waktu berlakunya, penyelesaian masalah hukum berkenaan dengan
penertiban pemberian kuasa yang dilarang, termasuk mekanisme dan
tata caranya, dan sanksi terhadap pelanggarannya.

C. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB)

Praktik komoditisasi tanah di Indonesia didukung oleh
peraturan perundang-undangan sektoral yang memperbolehkan

Praktis..., Ibid., hlm.. 140-143.
33 Disayangkan kedua RUU tersebut tidak/belum mengakomodir
pengaturan kuasa mutlak.