Page 180 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 157

8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang
merupakan kewajiban pembeli belum dilunasi.
9) Sertifikat tanah belum dicek bersih di Kantor Pertanahan tetapi
telah diyakini penjual dan pembeli bahwa tanah tersebut tidak
akan menimbulkan masalah.
10) Nilai Jual Objek Pajak yang tidak sesuai dengan harga pasar,
dapat diturunkan di Kantor Pajak dan Bangunan (PBB) bagi yang
dibenarkan oleh undang-undang. Misalnya pensiunan Pegawai
Negeri, Veteran, ABRI, dan sebagainya (menunggu penurunan PBB).

11) Sertifikat belum terbit atau masih dalam proses pengurusan di
Kantor Badan Pertanahan Nasional. 27

Hambatan-hambatan itulah yang kemudian disiasati
menggunakan lembaga Perjanjian Pendahuluan Jual Beli di hadapan
notaris yang di dalamnya memuat kuasa mutlak, dengan alasan demi
kelancaran lalu lintas perekonomian dan kebebasan berkontrak.

Hal demikian adalah baik adanya, namun perlu diingat juga bahwa
tidak jarang kemungkinan tersebut justru disalahgunakanan.
28
Penyalahgunaan tersebut, misalnya tanah dipergunakan sebagai
barang komoditas (akan diperjualbelikan kembali) dan untuk
menghindari pajak (untuk sementara waktu) utamanya dari pembeli.
Apabila pembelinya orang asing, dengan alasan sambil menunggu
perubahan hak atas tanah menjadi hak pakai, maka dibuatkan kuasa

27 Chairani Bustami, Aspek-aspek Hukum Yang Terkait Dalam Akta
Perikatan Jual Beli Yang Dibuat Notaris Dalam Kota Medan, Tesis pada
Program Pasca Sarjana USU Medan, 2002, hlm. 98; Nelly Sriwahyuni
Siregar: Tinjauan Yuridis..., Op. Cit., hlm. 82, hal ini dibenarkan juga
oleh Reza Berawi, S.H. M.H, Ketua Ikatan PPAT Lampung (wawancara
hari Sabtu,27 April 2013, di Bandar Lampung).
28 Mengingat kuasa mutlak sering disalahgunakan dengan melibatkan
oknum Notaris, oknum Camat PPAT, oknum bank, yang merugikan
rakyat kecil tidak berpendidikan, maka Instruksi Mendagri No. 14
Tahun 1982 perlu ditinjau kembali, Lihat Jeremias Lemek, Mencari
Keadilan ...., Op. Cit., hlm. 202-209.