Page 179 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 179
156 FX. Sumarja
karena telah habis jangka waktunya. Jangka waktu SKMHT adalah
satu bulan untuk tanah yang telah bersertifikat, dan tiga bulan untuk
tanah yang belum bersertifikat. Artinya SKMHT akan berakhir
dengan sedirinya apabila telah dilaksanakan sebelum habis jangka
waktunya, atau setelah lewat jangka waktunya meskipun belum
terlaksana pemasangan hak tanggungannya.
Seperti yang dikemukakan Chairani Bustami terdapat faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya kendala-kendala dalam
pembuatan akta jual beli oleh dan di hadapan PPAT, yaitu:
1) Sertifikat tanah yang menjadi objek jual beli, yang masih terikat
dalam jaminan pembebanan hak tanggungan ataupun hipotek,
harus diroya (dihapus) lebih dahulu hak tanggungan atau
hipotek yang membebani tanah tersebut di kantor pertanahan.
2) Sertifikat yang masih terdaftar atas nama orang lain atau pewaris,
harus terlebih dahulu dibalik nama ke atas nama pemegang hak
atau ke atas nama para ahli waris.
3) Sertifikat induk belum dipecah-pecah, sedangkan yang dibeli
hanya sebagian kecil dari luas tanah tersebut. Umpamanya luas
tanah dalam sertifikat 1000-M2, yang dibeli hanya 250-M2.
4) Pembeli atas tanah hak milik adalah perseroan terbatas yang
tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk memiliki hak
milik atas tanah, oleh karena itu hak milik tersebut harus
diturunkan lebih dahulu ke-atas hak yang lebih rendah yaitu
hak guna bangunan atau hak pakai.
5) Pembeli tanah hak milik adalah orang asing yang tidak berhak
mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia kecuali hak pakai.
6) Pembeli telah mempunyai tanah-tanah bersertifikat melebihi
dari jumlah yang diizinkan oleh undang-undang, jadi harus
lebih dahulu mendapatkan izin dari instansi terkait.
7) Pajak Penghasilan (PPH) yang merupakan kewajiban penjual
belum dibayar.