Page 179 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 179

156   FX. Sumarja


            karena telah habis jangka waktunya. Jangka waktu SKMHT adalah
            satu bulan untuk tanah yang telah bersertifikat, dan tiga bulan untuk
            tanah  yang  belum  bersertifikat.  Artinya  SKMHT  akan  berakhir
            dengan sedirinya apabila telah dilaksanakan sebelum habis jangka
            waktunya,  atau  setelah lewat jangka  waktunya meskipun belum
            terlaksana pemasangan hak tanggungannya.
                Seperti yang  dikemukakan Chairani Bustami  terdapat  faktor-

            faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kendala-kendala  dalam
            pembuatan akta jual beli oleh dan di hadapan PPAT, yaitu:
            1)  Sertifikat tanah yang menjadi objek jual beli, yang masih terikat
                dalam jaminan pembebanan hak tanggungan ataupun hipotek,

                harus diroya  (dihapus)  lebih dahulu  hak  tanggungan atau
                hipotek yang membebani tanah tersebut di kantor pertanahan.
            2)  Sertifikat yang masih terdaftar atas nama orang lain atau pewaris,
                harus terlebih dahulu dibalik nama ke atas nama pemegang hak
                atau ke atas nama para ahli waris.
            3)  Sertifikat  induk  belum dipecah-pecah, sedangkan yang dibeli
                hanya sebagian kecil dari luas tanah tersebut. Umpamanya luas
                tanah dalam sertifikat 1000-M2, yang dibeli hanya 250-M2.
            4)  Pembeli atas  tanah  hak  milik adalah perseroan  terbatas yang

                tidak dibenarkan oleh  undang-undang  untuk  memiliki  hak
                milik  atas  tanah,  oleh  karena itu  hak  milik  tersebut  harus
                diturunkan lebih dahulu ke-atas hak yang lebih rendah yaitu
                hak guna bangunan atau hak pakai.
            5)  Pembeli tanah hak milik adalah orang asing yang tidak berhak
                mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia kecuali hak pakai.
            6)  Pembeli  telah  mempunyai  tanah-tanah  bersertifikat  melebihi

                dari  jumlah  yang  diizinkan  oleh  undang-undang, jadi  harus
                lebih dahulu mendapatkan izin dari instansi terkait.
            7)  Pajak Penghasilan (PPH)  yang merupakan kewajiban  penjual
                belum dibayar.
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184