Page 178 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 155

Pasal 3 Blangko Akta Jual beli menurut PMA No 11 Tahun 1961. Pasal
3 tersebut menegaskan bahwa jika pembeli tidak mendapat izin dari
instansi pemberi izin yang berwenang untuk membeli tanah hak
tersebut, sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini
oleh penjual diberi kuasa penuh, yang tidak dapat ditarik kembali,
dengan hak memindahkan kekuasaannya itu, untuk mengalihkan
hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan
dibebaskan dari pertanggungan-jawab sebagai kuasa, dan jika ada,
menerima uang ganti kerugiannya, yang menjadi hak sepenuhnya

dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada
penjual tersebut di atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.
Kuasa penuh untuk memindahkan atau mengalihkan hak atas
tanah itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat atas nama penjual,
harus dilakukan dalam tenggang waktu satu tahun sejak ditolaknya

permohonan izin pemindahan hak. Artinya kuasa penuh di sini ada
batas waktunya, meskipun tidak dapat ditarik kembali. Pelanggaran
terhadap tenggang waktu tidak menyebabkan kuasa penuh batal.
Pelanggaran terhadap tenggang waktu hanya dikenakan sanksi
denda. Apabila dalam tenggang waktu itu tidak dilaksanakan, dan
baru dilaksanakan setelahnya, maka setiap tahun keterlambatan
dikenakan sanksi berupa denda sebesar ½% dari nilai transaksi
tanah yang bersangkutan, dengan sebanyak-banyaknya 5%. Ini
barangkali juga untuk menghindari adanya spekulasi tanah, demikian

ditentukan dalam Pasal 4 Permendagri No. SK. 59/DDA/1970 tentang
Penyerderhanaan Peraturan Perizinan Hak Atas Tanah.
Pengecualian ketiga, kuasa dalam Pembebanan Hak Tanggungan,
telah tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUHT, yang dikenal dengan

Surat Kuasa Memasang Hak Tangggungan (SKMHT). Pasal tersebut
menegaskan bahwa kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan
tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab
apa pun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau