Page 175 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

152 FX. Sumarja

dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi
syarat untuk bertindak demikian; atau
d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat
kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum
pemindahan hak; atau
e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh
izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut
diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku; atau

f. objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam
sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.

Ketentuan di atas, dianggap oleh sebagian orang akan

menghambat lalu lintas perekonomian, utamanya pemindahan hak
atas tanah. Tentunya dengan kemacetan itu akan berdampak pada
bidang-bidang lain, utamanya di bidang ekonomi. Atas dasar itulah,
perlu diadakan suatu terobosan hukum. Sesuatu yang dianggap
sebagai terobosan hukum untuk mengurangi kesulitan hukum dalam
pemindahan hak atas tanah adalah melalui perjanjian perikatan jual
beli atau perikatan jual beli (perjanjian pendahuluan jual beli/PPJB).
Perjanjian perikatan jual beli atau perikatan jual beli di dalamnya
termuat kuasa mutlak atau diikuti dengan kuasa mutlak. 25

25 Putusan Mahkamah Agung Nomor 731K/Sip/1975 tanggal 16
Desember 1976 yang pada pokoknya menyatakan “ketentuan Pasal
1813 KUHPerdata tidak bersifat limitatif dan tidak mengikat; Karena
itu, jika memang sifat perjanjian menghendaki, dapat ditentukan
pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali”, lihat juga Putusan
MA No. 2929 K/Pdt/2001 tanggal 26 Okt 2009, Majelis Hakim teridiri:
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S, H.,
Widayanto Sastrohardjono, S.M., M.Sc. bahwa Perjanjian Ikatan Jual
Beli boleh diikuti Surat Kuasa untuk Menjual.