Page 171 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

148 FX. Sumarja

menimbulkan pemilikan tanah yang melampaui batas maksimum,
tanah absentee atau subjek hak yang tidak berhak.
Pernyataan dari calon penerima hak atas tanah, yang kemudian
digunakan oleh pihak pemerintah sebagai sistem kontrol, tertuang
dalam Pasal 99 Permennag /Ka.BPN No. 3 Tahun 1997, yaitu:

“sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah
(oleh PPAT), calon penerima hak harus membuat pernyataan
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dengan
pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas
tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah
dan....pemegang hak atas tanah absentee. Apabila pernyataan
sebagaimana dimaksud tidak benar, maka tanah kelebihan
dan absentee tersebut menjadi objek landreform dan bersedia
menanggung semua akibat hukumnya”.

Ketentuan Pasal 99 tersebut perlu disayangkan, karena tidak
mengatur konsekuensinya jika penerima hak ternyata tidak
memenuhi syarat sebagai subjek hak. Melalui ketentuan ini,

Pemerintah telah melimpahkan fungsi kontrolnya kepada calon
penerima peralihan hak termasuk pertanggungjawaban atas
kebenaran dari pernyataan yang dibuatnya. Apabila pernyataan
itu tidak benar maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab
baik secara perdata yaitu pembatalan terhadap peralihan maupun
secara pidana karena adanya pemberian keterangan palsu.
Artinya pelimpahan kontrol sebagai implikasi “politik minimalis

tanggungjawab” yang diterapkan oleh pemerintah telah diikuti
24
oleh kriminalisasi terhadap perilaku pembuatan pernyataan jika isi
pernyataannya tidak benar atau palsu. Jika diperhatikan instrumen
kontrol yang digunakan pemerintah melalui ketentuan Pasal 99

24 Diartikan oleh Nurhasan Ismail, bahwa politik minimalis
tanggungjawab adalah untuk menyatakan suatu kebijakan pemerintah
yang diarahkan mengurangi seminimal mungkin tanggung jawab yang
diembannya dan akibat-akibat hukumnya yang terjadi dengan cara
melimpahkan tanggungjawab tersebut kepada masyarakat.