Page 168 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 168
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 145
No 83/G/2011/PTUN-BDG tanggal 13 Maret 2012. Putusan PN Bekasi
menyatakan terbukti bahwa peralihan/ pemecahan HPL Sertifikat No.
4/Kayuringin Jaya Bekasi Gs. 414/1997 seluas 24.625 m2, a/n Perum
Perumnas tidak disertai izin pejabat yang berwenang. Kemudian,
Putusan PTUN Bandung menyatakan batal dan memerintahkan
untuk mencabut surat keputusan peralihan/pemecahan HPL
Sertifikat No. 4/Kayuringin Jaya Bekasi Gs. 414/1997 seluas 24.625
m2, a/n Perum Perumnas (hak atas tanah yang berasal dari HPL)
20
karena tidak disertai izin pejabat yang berwenang. Padahal dengan
tegas dan jelas di dalam sertifikat hak pengelolaannya, pada halaman
bagian “1) Penunjuk: menyebutkan “HPL ini apabila akan dialihkan
sebagian/seluruhnya harus izin Menteri Negara Agraria/Ka.BPN”,
tetapi dalam praktiknya tidak dilaksanakan. Perum Perumnas telah
terbukti mengabaikan kewajibannya, dan Kantor Pertanahan tidak
cermat dalam bertindak. Kantor Pertanahan telah melanggar asas
kecermatan dalam membuat keputusan. 21
Izin peralihan hak pengelolaan tersebut harus diajukan oleh
pemegang hak yang akan melakukan pemindahan hak atas tanahnya.
20 Sertifikat: 1) HGB No. 6122/Kayuringin Jaya tanggal 15 Mei 2007,
Surat Ukur No. 936/Kayuringin Jaya/2007 Luas 10.130 M2 tanggal 17
April 2007 Atas nama PT. Famon Global Awal Bros; 2) HGB No. 6136/
Kayuringin Jaya tanggal 22 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 1303/
Kayuringin Jaya/2008 Luas 3.100 M2 tanggal 20 Nopember 2008 Atas
Nama PT. Putra Catur Mandiri; 3) Hak Milik Nomor : 6834 / Kayuringin
Jaya tanggal 16 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 3/Kayuringin Jaya/2010
Luas 220 M2 tanggal 19 Januari 2010 Atas Nama Nuraeni
21 Salah satu syarat sahnya keputusan harus didasarkan kepada Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu asas kecermatan (Ps. 10,
52 ayat (2) UU Administrasi Pemerintah); Pasal 50 mengatur: Ayat (1)
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum membuat Keputusan
dan/atau Tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan
Administrasi Pemerintahan; Ayat (2) Dalam melaksanakan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan menentukan sifat ruang lingkup pemeriksaan,
pihak yang berkepentingan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan
untuk mendukung pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan, dan
Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.
