Page 164 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 141

Menteri Kehakiman berdasarkan UUdrt. No. 1 Tahun 1952 tentang
Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang
Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa.
Artinya calon penerima hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu
dari Menteri Kehakiman, kalau tidak maka perbuatan hukumnya
terancam batal dengan sendirinya menurut hukum. Undang-undang
darurat ini kemudian ditetapkan menjadi UU No. 24 Tahun 1954.

Alasan pemerintah mengambil regulasi di bidang perizinan
dikarenakan semenjak pemindahan kedaulatan telah banyak kejadian
barang-barang tetap dipindahkan haknya atau pemakaiannya
kepada orang-orang asing. Bukanlah maksud Pemerintah hendak
mencegah orang asing mendapat hak atas sesuatu barang tetap,
akan tetapi manakala telah banyak barang-barang tetap berpindah
tangan kepada orang asing, maka dikhawatirkan jika di kemudian

hari lahir ketentuan baru dari Pemerintah, orang asing akan menjadi
kecewa.
Berdasarkan UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan UU
No. 24 Tahun 1954 dan UU No. 28 Tahun 1956 mengenai Penggantian
Perkataan Menteri Kehakiman dengan Perkataan Menteri Agraria,
bahwa wewenang Menteri Kehakiman untuk memberikan izin

pemindahan hak dialihkan kepada Menteri Agraria. Untuk daerah-
daerah yang telah menyelenggarakan pendaftaran tanah sesuai
dengan PP No. 10 Tahun 1961, maka UU No. 24 Tahun 1954 yang telah
diubah dengan UU No. 76 Tahun 1957 tidak berlaku lagi dengan
lahirnya PMA No. 14 tahun 1961 tentang Permintaan Dan Pemberian
Izin Pemindahan Hak Atas Tanah yang telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Agraria No. 4 Tahun 1968 dan Permendagri No.

Sk.59/DDA/1970. Artinya pengawasan terhadap pemindahan hak-
19
hak atas tanah bekas hak barat yang telah didaftar menurut PP No.

19 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-
Peraturan Hukum Tanah, Cet. ke-8, Jakarta: Jambatan, 1988, hlm. 86.