Page 160 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 160

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing  137


              Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri
              No.BA.1l/38/70   tertanggal 7 Nopember 1970 perihal  Permendagri
              No.Sk. 59/DDA1/1970. Pada salah satu bagiannya dinyatakan:

                  “...bahwa masih  tetap  diperlukannya  izin mengenai
                  pemindahan hak-hak  yang disebutkan  di atas  itu  tidaklah
                  berarti  bahwa semua  permohonan  izin yang diajukan  harus
                  ditolak.   Demikian  pula ketentuan   dalam   pasal  2  ayat 1
                  dan ayat 2 tidak boleh diartikan  bahwa  jika penerima  hak
                  (termasuk isteri/suami dan anak-anak  yang  masih menjadi
                  tanggungannya)   sudah mempunyai 5  bidang   tanah  atau
                  lebih   permohonannya  harus  ditolak.  Ketentuan  pasal  itu
                  bukan  dimaksudkan  untuk menetapkan  batas maksimum
                  pemilikan tanah bangunan sebagai  yang disebutkan  dalam
                  pasal 12 Undang-Undang  No. 56 Prp  tahun 1960. Bahwa  untuk
                  pemindahan hak atas tanah-tanah tertentu masih diperlukan
                  izin dari  instansi  agraria adalah  karena persoalannya  tidak
                  hanya menyangkut  segi-segi  yang bersifat yuridis saja yang
                  pertimbangannya  dapat ditugaskan kepada para Kepala Kantor
                  Pendaftaran  Tanah, melainkan  karena manyangkut  juga segi-
                  segi politis di mana  instansi-instansi  agraria menurut bidang
                  tugasnya   yang berwenang  untuk mempertimbangkannya
                  (segi-segi  bersangkutan   dengan  ketentuan   landreform,
                  orang-orang  asing, pengusahaan  perkebunan, okupasi  tanah
                  perkebunan  oleh  rakyat, mencegah/  mengurangi  spekulasi
                  tanah  dan  lain-lainnya)”, (cetak miring oleh penulis).

                  Jika  sebelumnya,  setiap  pemindahan  hak atas  tanah apapun

              statusnya harus  ada izin  pemindahan hak,  namun berdasarkan
              Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri
              No.BA.1l/38/70   tertanggal 7 Nopember 1970 perihal  Permendagri
              No.Sk.  59/DDA1/1970,  tidak  setiap  pemindahan  hak  atas tanah
              diperlukan izin. Pemindahan hak atas tanah yang masih diperlukan
              izin adalah: 1) hak milik tanah pertanian; 2) hak milik tanah untuk
              bangunan dan HGB (kalau perorangan: termasuk isteri/suami dan

              anak-anak yang masih menjadi tanggungannya) sudah mempunyai
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165