Page 156 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 156
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 133
hak yang sangat kuat (turun temurun) sebagaimana ditentukan
dalam UUPA dapat dibatasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J
12
ayat (2) UUDNRI 1945. Pasal tersebut mengatur, bahwa dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
Pembatasan terhadap kebebasan pemindahan hak atas tanah
di antaranya diatur dalam Pasal 4 UU No. 56 Prp. 1960, bahwa
13
pemindahan hak milik atas tanah harus mendapatkan izin yang
14
berwenang. Pembatasan ini justru merupakan bentuk peng-
hormatan atas hak milik, lebih-lebih terkait dengan segi keamanan
dalam suatu masyarakat yang demokratis.
12 Lihat, hal menimbang (3.15.24) dalam Putusan MK No. 11/PUU-V/2007
tentang Pengujian UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian, putusan tanggal 20 September 2007.
13 Lihat hal menimbang (3.15.9) dalam Putusan MK No. 11/PUU-V/2007. Pasal
4: Orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang
jumlah luasnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan
hak-miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan
izin Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Izin
tersebut hanya dapat diberikan jika tanah yang haknya dipindahkan
itu tidak melebihi luas maksimum dan dengan memperhatikan pula
ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) (cetak miring penulis). Berdasarkan
isi pasal 4 tersebut, berarti UU No. 56 Prp. 1960 menganut makna izin
dalam arti luas, bahwa izin adalah perkenan dari suatu larangan. Dalam
Pasal ini yang harus minta izin adalah penjual bukan calon pembeli seperti
yang diatur dalam PMA 14/1961. Putusan MK menyatakan bahwa larangan
memindahkan hak milik atas tanah tanpa izin tidak bertentangan dengan
konstitusi.
14 (harusnya izin tidak sekedar untuk mengetahui tanah mana atau berapa
luas tanah yang boleh dijual, dan kepada siapa tanah akan dijual, tetapi
juga harus diperhatikan serta dipertimbangkan jangan sampai tanah jatuh
pada orang asing).
