Page 154 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 131

dapat secara lebih mudah memperoleh dan menguasai tanah yang
diinginkan sesuai dengan kemampuannya, tanpa perlu dikontrol
oleh Pemerintah. Termasuk orang yang sebenarnya tidak memenuhi
syarat sebagai subjek hak atas tanah.
Menurut Nurhasan Ismail kebijakan ini ditempuh pemerintah
dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dilakukan bagi badan
hukum serta tujuan yang dapat mendukung pemberian kontribusi

prestasi bagi orientasi kebijakan pembangunan ekonomi. 9
Perundang-undangan di bidang pertanahan yang mengarah
semakin bebasnya mekanisme pemindahan hak atas tanah, memiliki
konsekuensi yuridis. Konsekuensinya secara sistimatis, ketentuan-

ketentuan yang berpotensi menjadi penghambat aturan larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing yang tertuang di
dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA mulai dilemahkan
melalui ketentuan yang memberikan terobosan ke arah semakin
bebasnya mekanis mepemindahan hak atas tanah. Mekanisme yang
semakin bebas dapat dicermati baik dari ketentuan pemindahan
hak atas tanah yang tidak lagi memerlukan izin pemindahan hak
maupun ketentuan yang memberikan kemudahan dalam perolehan
tanah.

Pada awalnya lembaga izin mengharuskan setiap pemindahan
hak atas tanah seperti jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemberian
dengan wasiat, penyertaan tanah dalam perusahaan sebagai modal,
dan bentuk perbuatan hukum lain yang dimaksudkan untuk

memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain harus mendapatkan
izin pemindahan hak sebelum dilakukan pendaftaran peralihan
haknya. Tujuannya adalah untuk mengontrol agar tidak salah subjek
penerima pemindahan hak atas tanah dan tetap menggunakannya
sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan kepentingan yang

9 Nurhasan Ismail..., Ibid., hlm. 123