Page 149 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 149
BAB IV
INKONSISTENSI ANTARA
ATURAN PELAKSANAAN UUPA DAN
PERATURAN LAINNYA DENGAN LARANGAN
KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK OLEH ORANG
ASING
arangan pemindahan tanah hak milik kepada orang asing
Ldiatur di dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA. Ketentuan tersebut
merupakan perwujudan politik hukum larangan kepemilikan tanah
hak milik oleh orang asing yang didasarkan pada asas kebangsaan
dan nasionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), juga
Pasal 21 ayat (1), (3), (4), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 27 huruf a
angka 4 UUPA. Semangat UUPA tersebut adalah untuk melindungi
kaum ekonomi lemah. Artinya WNI tidak diperkenankan untuk
memindahtangankan hak milik atas tanahnya kepada orang asing,
baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingat hanya
WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
UUPA hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat
umum dan tentunya tidak lengkap, serta masih harus ditindaklanjuti
dan dijabarkan lebih lanjut dengan aturan pelaksanaan. Seperti
dikemukakan oleh Scholten bahwa sesuatu yang khayal apabila orang
beranggapan, bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya
