Page 145 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 145

122   FX. Sumarja


            bermodal  asing mempunyai HGU  atau HGB baik langsung  atas
            nama badan hukum  Indonesia  bermodal  asing  tersebut maupun
            atas nama usaha patungannya.
                Pada  era ini  suasana kapitalisme lebih kuat mencengkeram
            sehingga berpengaruh pada kebijakan negara soal agraria. Menurut
            pandangan Noer Fauzi politik agraria dan pengelolaan sumber daya
            alam  yang kapitalistik  dijalankan Orde Baru secara sentralistik,

            otoritarian  dan  sektoral  sepanjang  32  tahun.  Kondisi ini  tidak
            memberi  ruang  yang  leluasa  bagi  program  agraria  yang  berpihak
            pada rakyat.  Justru  sebaliknya  ekspansi  kapitalisme perkebunan
            semakin kuat dan banyak menyerobot tanah rakyat sehingga memicu
            maraknya konflik agraria.

                Politik  agaria berubah  total  pada masa Orde Baru, dengan
            menggantikan    paradigma   pemerataan    dengan   paradigma
            pertumbuhan.  Artinya  pada masa Orde Lama pembangunan
            keagrarian dititikberatkan  pada  pemerataan akses  tanah  kepada
            rakyat Indonesia, sementara pada Orde Baru menitikberatkan pada
            pertumbuhan ekonomi  tanpa diikuti  dengan  pemerataan akses
            tanah.  Program  landreform  yang  dicanangkan Presiden Soekarno
            pada  tahun  1961, mengalami kegagalan  selain  disebabkan  oleh

            perubahan politik pada tahun 1965, juga disebabkan oleh penekanan
            pada  redistribusi  dan distribusi  tanah,  tanpa diikuti dengan
            sungguh-sungguh  akses  reform. Artinya panca program  agrarian
            reform  Indonesia   yang  telah  ditetapkan  UUPA,  khususnya pada
                           35

            35  Terbentuknya  UUPA  merupakan program revolusi  di  bidang
                agraria atau disebut  agrarian  reform Indonesia.  Untuk  mewujudkan
                masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Pemerintah
                melaksanakan  agrarian  reform Indonesia   yang  mencakup lima
                program (Panca Program),  yaitu:  1)  pembaharuan hukum   agraria,
                2)  penghapusan  hak-hak asing  dan  konsesi-konsesi  kolonial  atas
                tanah,  3)  mengakhiri  penghisapan  feodal  secara  berangsur-angsur,
                4)  perombakan pemilikan  dan penguasaan  tanah,  serta  hubungan
                hukum, dan 5)  perencanaan persediaan, peruntukan bumi, air dan
                kekayaan alam  yang  terkandung di dalamnya  serta  penggunaannya
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150