Page 143 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

120 FX. Sumarja

Guna menegaskan dan mempertahankan ketentuan Pasal
26 UUPA, Pemerintah pada tahun 1961 mengeluarkan Peraturan
Menteri Agraria No.14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan
Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah (PMA 14/1961). Adalah
suatu keharusan bagi semua peralihan hak atas tanah apapun untuk
dimohonkan izin. Tidak ada celah yang dapat digunakan oleh
siapapun untuk menerobos ketentuan izin pemindahan hak. Hal
ini ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 7 PMA 14 Tahun 1961,
dan ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agraria No-Sk.3/Ka/1962

bahwa permohonan izin pemindah-an hak harus ditolak jika
peralihan tersebut melanggar atau bertentangan dengan ketentuan
UUPA (Pasal 26 ayat (2)), dan UU Landreform termasuk larangan
pemilikan tanah secara absentee. Hal ini sangat berbeda dengan
kebijakan pada masa Orde Baru hingga sekarang, yang sangat
longgar mengatur izin pemindahan hak. Pada masa Orde Baru
dapat dikatakan pemerintah telah melepaskan fungsi kontrolnya

dalam hal pemindahan hak atas tanah. Pasal 26 ayat (1) UUPA tidak
mendapat tempat yang seharusnya lagi dalam hukum pertanahan
Indonesia. Padahal fungsi pengawasan oleh negara masih sangatlah
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Jangan
sampai semuanya diserahkan pada mekanisme pasar.
Ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPA telah diabaikan pemerintah,
sehingga tidak mengherankan jika ada pendapat bahwa banyak

praktik “pemilikan tanah hak milik oleh orang asing” yang seolah-
olah dibiarkan begitu saja. Akibat lanjutan dari pengabaian Pasal
26 ayat (1) UUPA, maka otomatis Pasal 26 ayat (2) UUPA tidak
berdaya menghadapi keinginan orang-orang asing menguasai dan
“memiliki” tanah hak milik di Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUPA
menjadi lumpuh. Jika demikian dapat dipastikan bahwa pihak yang
ekonomis lemah dalam hal ini WNI akan menjadi korbannya. Mereka

akan menjadi budak orang asing dinegerinya sendiri. Hak-hak atas