Page 142 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 119

Menteri Agraria untuk peralihan hak-hak atas tanah yang tunduk pada
33
hukum Eropa, berikut aturan pelaksanaannya masih tetap berlaku.
Menurut Sudargo Gautama ketentuan Pasal 27 PMA No. 2 Tahun
1960 bersifat sementara. Artinya keberlakuannya bersifat terbatas,
yaitu hanya terhadap peralihan tanah-tanah yang masih tunduk pada
hukum Eropa. Pada saatnya nanti setelah semua tanah Eropa telah
34
dikonversi dan menjadi salah satu hak yang diatur dalam UUPA,

maka tidak perlu lagi dilakukan pengawasan atas peralihan hak atas
tanah. Ketentuan Pasal 27 itu diadakan karena masih adanya hak
atas tanah yang tunduk pada hukum Eropa.
Menurut penulis bukan berarti pengawasan terhadap peralihan

hak atas tanah kemudian ditiadakan, tetap harus diadakan.
Mengingat dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA diatur, bahwa jual-beli,
penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan
untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Pengawasan dilakukan dalam semangatnya
melindungi golongan ekonomis lemah guna mewujudkan cita-cita
keadilan sosial. Para petani mendapatkan cukup tanah pertanian
(dengan luas maksimum-minimum), tanah pertanian dikerjakan

sendiri oleh pemiliknya dan dengan jaminan bahwa tanahnya tidak
akan mudah jatuh pada orang lain (lebih-lebih orang asing) sesuai
dengan cita-cita landreform atau agrarian reform. Sebenarnya,
menurut penulis yang diawasi tidak terbatas pada peralihan tanah-
tanah pertanian, tetapi semua peralihan tanah hak milik supaya tidak
jatuh pada orang asing, sesuai semangat Pasal 9, 21 dan 26 UUPA.

badan hukum asing, juga UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan
Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan.
33 Berdasarkan UU No. 76 Tahun 1957, wewenang Menteri Kehakiman
dialihkan pada Menteri Agraria.

34 Sudargo Gautama, Tafsiran..., Op. Cit., hlm. 11-12.