Page 141 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 141

118   FX. Sumarja


            golongan penduduk.  Perlindungan  terhadap pihak  yang  ekonomis
            lemah tidak lagi ditarik melalui garis perbedaan keturunan sesama
            warga negara.  Jika disimak dari isi ayat  tersebut, jelas  bahwa yang
            dimaksudkan  pihak yang  kuat adalah orang asing,  sehingga dijaga
            tanah-tanah hak milik tidak jatuh pada orang asing. Demikian aturan
            larangan pengasingan tanah Stbl. 1875 No. 179 tidak berlaku lagi.
                Kedua,  UUPA tidak  mengenal  perbedaan tanah-tanah

            Indonesia dan tanah-tanah Eropa, yang ada hanyalah tanah-tanah
            hak  Indonesia  yang didasarkan  pada  hukum  tanah adat.  Artinya
            dengan  UUPA dihapuskanlah  dualisme  hukum  (hukum  adat  dan
            hukum Eropa), yang berlaku atas tanah di Indonesia pada pokoknya
            adalah hukum adat tanah. Bagi tanah-tanah Eropa harus dikonversi
            menjadi salah satu hak-hak atas tanah adat bentuk baru yang diatur
            dalam UUPA. Aturan larangan pengasingan tanah Stbl. 1875 No. 179

            yang berpangkal pada perbedaan tanah-tanah Indonesia dan tanah-
            tanah Eropa sudah tidak sesuai lagi dengan UUPA, karenanya Stbl.
            1875 No. 179 tersebut tidak dapat diberlakukan lagi.
                Pertanyaan  selanjutnya adalah  bagaimana  peralihan  hak atas
            tanah-tanah  Eropa  sebelum dilakukan  konversi dapat dilaksanakan.
            Oleh pembentuk UUPA, dengan tidak belakunya lagi aturan larangan

            pengasingan tanah Stbl. 1875 No. 179, dan berlakunya aturan larangan
            pemindahan tanah hak milik kepada orang asing menurut Pasal 26 ayat (2)
            UUPA, terhadap peralihan tanah-tanah Eropa dikeluarkanlah Peraturan
            Menteri  Agraria No. 2  Tahun 1960  tentang Pelaksanaan beberapa
            ketentuan UUPA,  pada  tanggal 10 Oktober 1960. Pasal 27 Peraturan
            Menteri Agraria tersebut mengatur hal pengawasan. Ditentukan, bahwa
            sebelum ada aturan penggantinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58

            UUPA, undang-undang yang mengatur soal izin Jaksa,  kemudian izin
                                                           32


            32  UUdrt No. 1 tahun 1952 jo. UU No. 24 Tahun 1954 bermaksud mencegah
                atau setidak-tidaknya mengurangi kemungkinan jatuhnya tanah eropa
                (beserta rumah dan bangunan yang ada di atasnya) ke tangan orang dan
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146